Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta agar tidak serta merta dalam menjalankan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) atau penghapusan truk obesitas pada awal 2023. Dalam menjalankan kebijakan tersebut dinilai perlu kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak yang akan muncul.
Permintaan itu datang dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Sudewo. Dia menilai pemerintah belum siap menerapkan kebijakan zero ODOL pada 2023.
"Kalau kita lihat bagaimana kesiapannya dan bagaimana menghadapi dan mengantisipasi dampak risiko dari Zero ODOL ini, pemerintah nampaknya belum siap," kata Sudewo dalam keterangan tertulis, Minggu (25/12/2022).
Sudewo sebenarnya sependapat bahwa adanya kendaraan ODOL berdampak terhadap berbagai hal misalnya terjadinya kerusakan jalan, serta menjadi penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Meski begitu, harus ada perhitungan dampak dan risiko secara menyeluruh terhadap perekonomian jika ingin ditertibkan.
"Sayang sekali Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Perindustrian tidak melakukan survei yang mendetail terhadap apa yang kiranya terjadi apabila Zero ODOL ini dilaksanakan," tuturnya.
Dia melihat Kementerian Perindustrian lebih maju karena bisa menyajikan data kemungkinan terjadinya inflasi sebesar 1,2% sampai 1,5%, meskipun menurutnya survei itu belum terlalu detail. Sedangkan Kementerian Perhubungan, dipandang belum melakukan survei mendetail terhadap dampak Zero ODOL jika diterapkan di 2023.
"Saya sependapat sekali dengan beberapa pakar bahwa dengan dilaksanakannya Zero ODOL, kita harus menghitung ulang berapa ongkos transportasi, berapa ongkos logistik yang harus kita keluarkan dan itu menjadi penting untuk mengambil kebijakan," ucapnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
(aid/dna)