Siap-siap! Truk Obesitas Dilarang Wira-wiri di 2023

Siap-siap! Truk Obesitas Dilarang Wira-wiri di 2023

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 26 Des 2022 20:30 WIB
Truk obesitas jadi sorotan pemerintah karena sebabkan negara rugi hingga Rp 43 triliun per tahun. Pemerintah pun canangkan zero ODOL atau truk obesitas di 2023.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Sementara itu, pengusaha justru memberikan wanti-wanti kepada Kementerian Perhubungan soal kenaikan harga barang bila kebijakan larangan truk obesitas benar-benar dilakukan. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ada investasi yang besar dan mesti dibayarkan bila kebijakan itu dilakukan.

Dalam keterangan resmi di website apindo.or.id, pengusaha meminta Kemenhub mempertimbangkan lagi penerapan Zero ODOL yang bakal berlaku di 2023. Mengingat proses transisi untuk mengganti kendaraan angkut ODOL menjadi Zero ODOL memerlukan investasi yang besar.

"Perlunya pertimbangan matang penerapan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada tahun 2023," tulis Apindo dalam keterangannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apindo menilai seharusnya pemerintah memberikan insentif berupa keringanan fiskal dan subsidi agar biaya investasi menjadi lebih terjangkau bagi sektor transportasi angkutan atau logistik untuk melaksanakan investasi kendaraan angkut yang tidak obesitas.

Nah tanpa insentif kemungkinan biaya logistik akan meningkat. Ujungnya, harga-harga barang pun ikut naik di tengah masyarakat.

ADVERTISEMENT

"Tanpa insentif tersebut dikhawatirkan biaya logistik akan meningkat dan berdampak pada kenaikan inflasi," tegas Apindo.

Sebelumnya, kebijakan Zero ODOL sendiri hendak diterapkan sejak tahun 2021, namun Kemenhub sendiri yang mengatakan hal tersebut diundur sampai 2023 karena permintaan pengusaha. Di awal tahun ini, Apindo pun pernah meminta agar kebijakan ODOL dimundurkan ke tahun 2025.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani awal tahun ini mengatakan penerapan Zero ODOL akan sulit dilaksanakan pada 2023. Dia beralasan masa pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian Indonesia mundur. Dengan mundurnya batas akhir kebijakan tersebut, kata Hariyadi, ada waktu bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri.

"Kita tahu semua bahwa perekonomian selama pandemi sangat terpuruk. Karenanya, kami usul kebijakan zero odol ini diundur paling tidak dua tahun atau di Januari 2025," kata Hariyadi, dalam keterangannya, Selasa (22/2/2022) yang lalu.


(hal/das)

Hide Ads