.webp)
Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah akan tetap menerapkan larangan truk obesitas alias truk over dimension over load (ODOL) di tahun 2023. Kebijakan Zero ODOL 2023 tidak akan mengalami penundaan lagi.
Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan kebijakan ini sudah menjadi kebijakan bersama antar pemangku kepentingan.
"Jadi kebijakan 2023 karena ini kebijakan bersama Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Korlantas Polri. Sampai hari ini tak ada kebijakan pencabutan atau penundaan Zero ODOL 2023," kata Hendro dalam Jumpa Pers Kemenhub Akhir Tahun 2022 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan tetap berlakukan zero odol di 2023, bagaimana Zero ODOL bisa terlaksana dengan baik tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegasnya.
Hendro mengungkapkan kalangan dunia usaha sudah berkali-kali meminta adanya pengunduran kebijakan Zero ODOL hingga tahun 2023. Namun, sampai sekarang tidak ada sama sekali perubahan yang dilakukan pelaku usaha.
Truk ODOL tak pernah mengalami pengurangan, malah di sisi lain truk ODOL terus bertambah jumlahnya. Dapat disimpulkan pengunduran waktu kebijakan Zero ODOL tak berdampak apapun terhadap penggunaan truk dengan muatan berlebih.
"Permintaan penundaan ini tak diikuti dengan action plan dari yang ingin penunda. Truk ODOL ini bukannya mengurang malah bertambah," kata Hendro.
Dalam catatan detikcom, kebijakan Zero ODOL sejatinya sudah bertahun-tahun yang lalu dicanangkan. Setidaknya konsep Zero ODOL sudah dikenalkan sejak tahun 2017, rencana awalnya kebijakan ini akak diterapkan per tahun 2021. Namun, penerapan Zero ODOL di 2021 diputuskan untuk diundur pada tahun 2023. Mundurnya kebijakan ini disebabkan oleh permintaan dunia usaha.
Nah tahun ini kalangan dunia usaha kembali mengusulkan agar kebijakan Zero ODOL mundur lagi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kementerian Perhubungan untuk menunda kebijakan itu ke 2025.
Sejalan dengan itu, suara-suara dari banyak sektor usaha juga meminta hal yang sama. Bahkan, sejak awal tahun ini sederet aksi juga dilakukan para sopir truk ODOL memprotes kebijakan Zero ODOL. Mulai dari Jawa Timur hingga ke Sulawesi Selatan, para pengemudi truk meminta kebijakan Zero ODOL ditiadakan.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan penerapan Zero ODOL akan sulit dilaksanakan pada 2023. Dia beralasan masa pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian Indonesia mundur. Dengan mundurnya batas akhir kebijakan tersebut, kata Hariyadi, ada waktu bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri.
"Kita tahu semua bahwa perekonomian selama pandemi sangat terpuruk. Karenanya, kami usul kebijakan zero odol ini diundur paling tidak dua tahun atau di Januari 2025," kata Hariyadi, dalam keterangannya, Selasa (22/2/2022) yang lalu.
Lihat juga video 'Polisi Selidiki Viral Bocah Gelantungan di Belakang Truk Boks':
