Usai Bertemu Jokowi, Anwar Ibrahim Sederhanakan Aturan TKI di Malaysia

Pemerintah Malaysia yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim melonggarkan rencana perekrutan tenaga kerja asing di wilayah itu. Hal itu dilakukan setelah Anwar Ibrahim mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengatakan persetujuan aplikasi untuk mempekerjakan pekerja asing dari 15 negara akan diberikan dalam waktu tiga hari. Salah satu negara tersebut berasal dari Indonesia.

"Dalam rencana ini pemberi kerja akan diizinkan untuk mempekerjakan pekerja dari 15 negara berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pemberi kerja saat ini tanpa harus melalui prasyarat perekrutan dan kuota kualifikasi," kata Saifuddin dikutip dari media Malaysia The Star, Selasa (10/1/2023).

Selain Indonesia, Malaysia mengizinkan tenaga kerja asing masuk dari India, Thailand, Kamboja, Nepal, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan.

Saifuddin mengatakan Pasal 60 (K) Undang-Undang Ketenagakerjaan akan diterapkan pada rencana khusus ini, di mana pemberi kerja harus memenuhi persyaratan antara lain seperti pembayaran upah minimum.

"Tetapi majikan harus mengajukan aplikasi mereka dan kami akan memberikan persetujuan dalam waktu tiga hari di bawah rencana ini," tutur Saifuddin.

Sebelumnya, saat di Jakarta, Anwar Ibrahim mengakui banyaknya isu permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Untuk itu dirinya memastikan akan memberikan kepastian tidak hanya fasilitas, melainkan juga keamanan untuk TKI.

"Isu pekerja dan TKI yang saya tahu ya ini di Indonesia banyak masalah. Jadi kita insyaallah akan menghindari isu-isu yang boleh (bisa) merenggangkan dan meretakkan hubungan karena saya mau hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya spesial," ujar Anwar Ibrahim dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/1/2023).

Anwar Ibrahim meminta agar perusahaan di Malaysia tidak menekan TKI demi mengambil keuntungan semata. "Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawah itu dapat dibela dan saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agency mendapat fasilitas dan dipermudah," jelasnya.