.webp)
Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim menyoroti sistem tenaga kerja migran, terutama yang berasal dari Indonesia dan Bangladesh ke negaranya sebagai salah satu masalah yang harus segera diselesaikan.
Anwar mengatakan, permasalahan tenaga kerja migran ini, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI), merupakan isu yang telah menjadi perhatiannya sejak lama. Menurutnya, salah satu yang harus diperbaiki ialah menyangkut sistem rekruitmen TKI.
"Pertama, sistem pemilihan itu harus diperbaiki. Kita tidak boleh izinkan sistem dengan agen-agen yang mengambil kekayaan terlalu tinggi dan mendera rakyat. Cost terlalu tinggi. Dan perubahan sistem itu harus diubah di Malaysia, di Indonesia dan juga di Bangladesh," katanya, dalam acara CT Corp Leadership Forum di Gedung Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (09/01/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Anwar, sistem penyaluran TKI ini bagaikan perbudakan modern. Pasalnya, para agen-agen tersebut membebankan iuran yang terbilang sangat tinggi kepada para pekerja tersebut.
"Ini seolah-olah modern slavery (perbudakan modern). Carilah perniagaan lain. Nak untung, tapi janganlah perniagaan manusia," ucap Anwar.
Oleh karena itu, salah satu solusi yang dirasanya tepat dengan melakukan digitalisasi sehingga pemungutan biaya ini tidak terlalu membebani para pekerja yang juga tidak terlalu besar. Hal ini pun juga sejalan dengan hasil diskusinya dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa waktu belakangan.
"Dan hal ini sebagai jaminan pada Presiden (Jokowi). Saya bilang Presiden harus berkunjung secepat mungkin ke Malaysia. Bulan Juni pun, maka saya akan pastikan ini dapat diselesaikan sebelum presiden tiba," kata Anwar.
Sementara itu, menyangkut kasus yang menimpa pekerja, Anwar menegaskan, kejadian-kejadian tersebut tidak boleh terjadi kembali. Siapapun pelakunya, ia akan memberikan teguran keras tanpa 'pandang bulu'.
"Menteri Dalam Negeri dan Ketua Polisi Negara, saya sudah beri tahu, semua harus yang jelas. Kalau ada penderaan jangan ada tolak sama sekali. Ndak peduli dia datuk, dia siapa, negara hukum itu tidak kenal jabatannya," tegasnya.
(ara/ara)
