Sederet Wanti-wanti Jokowi ke Kepala Daerah, Ini yang Paling Disorot!

3. Kemiskinan Ekstrem

Jokowi menyoroti angka kemiskinan di 14 provinsi masih di atas rata-rata nasional. Padahal pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Untuk itu, kepala daerah diminta perhatikan betul target dan sasaran yang belum tercapai. Jokowi menganggap semua sudah mengetahui penanganan seperti apa yang harus dilakukan.

"Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2% dan 14 provinsi (kemiskinan) di atas nasional," bebernya.

4. Stunting

Jokowi meminta kepala daerah hati-hati terkait masalah stunting. Pasalnya Indonesia terancam tidak mendapat keuntungan dari bonus demografi jika sumber daya manusianya tidak diimbangi dengan kecerdasan dan produktivitas yang baik.

"Bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," ucapnya.

Angka stunting di Indonesia sebenarnya terus mengalami penurunan. Dari 37% pada 2014, di 2021 sudah berada di 24% dan di 2022 diperkirakan berada di 21%. Jokowi menargetkan di 2024 angka stunting bisa berada di bawah 14%.

Jokowi mengungkapkan 23% penyumbang stunting adalah pada masalah bayi yang belum lahir atau masih dalam kandungan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta agar mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil.

Kemudian penyumbang stunting di Indonesia berasal dari bayi baru lahir sampai usia 2 tahun. Jokowi mengingatkan pentingnya makanan alami yang memiliki protein tinggi seperti hati ayam dan telur.

"Setelah lahir sampai 2 tahun, ini 37% penyumbang stunting, ini lebih sulit penyelesaiannya. Perlu saya ingatkan pada saat intervensi, masa kritis intervensi, jangan diberikan makanan yang namanya ultraproses biskuit, bubur instan, hati-hati ini banyak dilakukan, ini keliru lho," ucapnya.

5. Investasi

Jokowi menyebut investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di 2023 dan menjadi rebutan semua negara. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah diminta memberikan perhatian terhadap investasi.

"Jangan lagi izin berbulan-bulan!," tegasnya.

Saat ini disebut ada 2 masalah besar yang dihadapi di daerah terkait investasi yakni mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut Jokowi, 2 hal itu yang harus diselesaikan dengan kecepatan.

"Saya minta gubernur, bupati, wali kota, DPRD, segera selesaikan yang belum, jangan ditunda-tunda," pinta Jokowi.