Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kebutuhan pembiayaan utang pada 2023 mencapai Rp 696,4 triliun.
Direktur Jendral Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Suminto mengatakan total kebutuhan pembiayaan utang tersebut akan dipenuhi melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) sebanyak 90-95%. Sisanya 5-10% akan dipenuhi melalui pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Untuk SBN sendiri antara 69% sampai 75% akan kami penuhi melalui SBN domestik non ritel, 10% sampai 15% melalui SBN ritel dan 13% sampai 16% melalui SBN valas," kata Suminto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (7/2/2023).
Sementara itu, untuk pengadaan pinjaman mencakup 4% sampai 6%, pinjaman luar negeri proyek mencapai Rp 32,6 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 3,5 triliun.
Untuk strategi penerbitan SBN, kata Suminto, mitigasi risikonya mencakup optimalisasi SBN domestik, dominan tenor menengah panjang, serta diversifikasi instrumen dan perluasan basis investor domestik.
Suminto memastikan lelang SBN dilakukan secara transparan setiap Selasa, bergantian antara surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Sementara untuk non lelang, pihaknya akan terus optimalisasi penerbitan SBN ritel baik konvensional maupun syariah.
"Untuk SBN valas kami terus jaga dari sisi diversifikasi baik dari sisi currency termasuk dari sisi tematik," tambahnya.
Simak Video "Tambah Rp 100 T, Utang Pemerintah Desember 2023 Rp 8.144 T"
(aid/zlf)