Jakarta -
Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno menyebutkan layanan angkutan penyeberangan rute perintis terus mengalami pertumbuhan. Bahkan rata-rata persentase pertumbuhan per tahun untuk trip besar yakni 11,17 persen, kendaraan roda 4 campuran 11,37 persen, dan barang (ton) 19,78 persen.
"Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kebangkitan perjalanan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan pembangunan pada daerah yang terlayani," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3/2023).
Menurutnya, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah terkait kewenangan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting. Hal itu agar bisa mendorong kelancaran layanan penyeberangan laut perintis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengacu data Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ditjen Hubdat Kemenhub, ada 259 pelabuhan penyeberangan yang terdiri atas 233 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi, 7 pelabuhan penyeberangan yang belum beroperasi (selesai dibangun 2021), dan 19 pelabuhan penyeberangan dalam proses konstruksi.
"Selain itu, terdapat 357 lintas angkutan penyeberangan (83 lintas angkutan penyeberangan komersial dan 274 lintas angkutan penyeberangan perintis) yang dilayani 427 kapal, terbagi atas 321 kapal komersial dan 107 kapal perintis. Kapal milik swasta 5 persen, BUMN 37 persen, dan sisanya BUMD 5 persen," tuturnya.
"Sebanyak 47 lintas merupakan antarprovinsi (13 persen), 150 lintas dalam provinsi atau antar kabupaten/kota (42 persen), dan 161 lintas dalam kabupaten/kota (45 persen)," sambungnya.
Di samping itu, ada operator kapal swasta hanya sebanyak 6 unit (5 persen) dari 107 kapal yang melayani lintas perintis, sisanya merupakan BUMN (82 persen) dan BUMD (13 persen) yang merupakan kapal dibangun oleh pemerintah. Sementara ini, masih terdapat banyak usulan lintas yang belum dapat terlayani karena keterbatasan kapal/sarana.
"Sesungguhnya, swasta dapat juga untuk ikut berpartisipasi melayani lintas angkutan penyeberangan perintis ini. Namun, tetap ada insentif yang dapat diberikan pada pihak swasta untuk lebih banyak ikut serta dalam pengoperasian angkutan penyeberangan perintis," ungkapnya.
Adapun perkembangan angkutan penyeberangan perintis dalam lima tahun terakhir yakni terhadap jumlah lintasan 229 dilayani 88 kapal dengan anggaran subsidi Rp 477,95 miliar di 2019, jumlah lintasan 253 dilayani 96 kapal dengan anggaran subsidi Rp 500 miliar di 2020, jumlah lintasan 276 dilayani 100 kapal dengan anggaran subsidi Rp 487,068 miliar di 2021, dan jumlah lintasan 289 dilayani 106 kapal dengan anggaran subsidi Rp 448,587 miliar di 2022.
"Untuk 2023, jumlah lintasan 274 dilayani 107 kapal dengan anggaran subsidi Rp 583,083 miliar," ungkapnya.
Klik halaman selanjutnya >>>
ASDP Terus Berupaya Tingkatkan Konektivitas Antar Pulau di 3TPT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai representasi negara juga terus meningkatkan konektivitas antarpulau di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin eksistensi layanan ASDP khususnya di Kawasan Timur Indonesia menjadi primadona termasuk di daerah 3T.
"Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang terhubung dengan perairan hingga ke wilayah 3T. Karenanya, kehadiran ASDP sangat dinantikan. Konektivitas antar wilayah membuat mobilitas masyarakat dan logistik dapat semakin cepat dan mudah, sehingga menjadi penopang peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," tutur Shelvy.
Ia menjelaskan di awal tahun ini, pihaknya melaksanakan pelayaran perdana Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Arwana pada lintas Maccini Baji-Pulau Sabutung di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan.
ASDP juga mengoperasikan pelayaran perdana KMP Bahtera Nusantara 03 pada lintas Tanjung Uban-Tambelan-Sintete. Lintas perintis tersebut merupakan rute antarprovinsi yang menghubungkan Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.
Keberadaan kapal tersebut melengkapi operasional KMP Bahtera Nusantara 01 yang melayani lintasan Tanjung Uban-Matak, Matak-Midai, Midai-Natuna, Natuna-Subi, Subi-Serasan, dan Serasan-Sintete. Lintasan tersebut menjangkau wilayah terpencil di ujung utara NKRI.
"Selain itu, layanan angkutan penyeberangan oleh KMP Bahtera Nusantara 03 juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta mengurangi disparitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat khususnya di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat," jelasnya.
Saat ini, ASDP melayani segmen layanan perintis sebesar 70 persen dan segmen komersial sebesar 30 persen. Total armada yang dioperasikan sebanyak 222 unit kapal melayani 311 lintasan dengan rincian segmen komersial sebanyak 131 unit kapal (59 persen), yang melayani 89 lintasan (28,6 persen), dan segmen perintis sebanyak 91 unit kapal (41 persen) yang melayani 222 lintasan (71,4 persen).
Lintasan perintis dengan porsi 71,4 persen itu menyumbang 20 persen pendapatan dan lintasan komersial dengan porsi 28,6 persen serta memberikan kontribusi pendapatan sebesar 80 persen.
"Dengan adanya layanan kapal perintis tersebut maka disparitas harga antara kota-kota di Pulau Jawa dengan Indonesia bagian timur dapat semakin ditekan dengan maksimal," ujar Shelvy.
Pihaknya pun turut menghadirkan layanan kapal perintis untuk mendukung pengembangkan destinasi pariwisata super prioritas seperti Raja Ampat di Sorong-Papua, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan juga Likupang, Sulawesi Utara.
"Melalui layanan kapal perintis ASDP itu, destinasi-destinasi yang disinggahi kapal perintis ASDP semakin berkembang, sehingga meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)," tutupnya.
.webp)
