Ombudsman RI menangani 22.197 laporan masyarakat sepanjang 2022 terkait pelayanan publik. Dari jumlah laporan tersebut, menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LAHP dengan 8.292 dugaan maladministrasi.
Dari 8.292 temuan dugaan maladministrasi, ditemukan 1.456 berupa penundaan berlarut, 1.242 kasus tidak memberikan pelayanan, 780 kasus penyimpangan prosedur, serta 293 kasus tidak patut.
Selain itu, temuan lainnya yaitu 115 kasus penerimaan imbalan uang, barang, dan jasa, 100 laporan tidak kompeten, 95 kasus penyalahgunaan wewenang, 66 kasus diskriminasi, hingga 5 laporan konflik kepentingan.
"Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat memperoleh hak pelayanan publik yang lebih baik," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam acara HUT ke-23 Ombudsman RI, Jumat (10/3/2023).
Di samping menindaklanjuti laporan masyarakat, Ombudsman juga melaksanakan investigasi atas prakarsa sendiri untuk menyelidiki dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pada 2022 Ombudsman melakukan 88 investigasi, antara lain mengenai Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA), dugaan maladministrasi penyediaan minyak goreng, Kasus Stadion Kanjuruhan Malang, serta dugaan maladministrasi akses internet di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Tahun ini, Ombudsman berharap terjadi percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Tingkatkan kepatuhan standar pelayanan publik, mendukung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Semoga pelayanan publik berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tutupnya.
(hns/hns)