Pejabat dan PNS Inggris Dilarang Unduh TikTok

Pemerintah Inggris melarang TikTok untuk digunakan bagi para pejabat dan karyawan pemerintah. Aplikasi itu dilarang untuk diunduh dan dipasang di perangkat seluler resmi pemerintah.

Langkah Inggris ini menambah pembatasan serupa yang diberlakukan oleh sekutu di Kanada, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS). Aplikasi media sosial tersebut tidak banyak digunakan oleh pejabat Inggris.

Dilansir CNN, Jumat (17/3/2023), larangan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran tentang hubungan TikTok dengan Pemerintah China melalui perusahaan induknya, ByteDance. Banyak pihak khawatir aplikasi TikTok memungkinan pemerintah China dapat menekan perusahaan tersebut untuk menyerahkan penggunaan informasi pribadi.

Sebelumnya, pemerintah Joe Biden di AS telah menuntut pemilik aplikasi TikTok yang terdaftar di China untuk melepaskan bagian mereka atau menghadapi larangan AS. Dalam sebuah pernyataan Kamis, TikTok menyatakan kekecewaannya atas keputusan larangan di berbagai negara tersebut.

"Kami percaya larangan ini didasarkan pada kesalahpahaman mendasar dan didorong oleh geopolitik yang lebih luas, di mana TikTok, dan jutaan pengguna kami di Inggris, tidak berperan," kata seorang juru bicara.

Sebelumnya, pada bulan Desember, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang melarang TikTok di perangkat pemerintah federal, bergabung dengan daftar lebih dari setengah negara bagian AS.

Di sisi lain, anggota parlemen AS telah mengusulkan perluasan otoritas pemerintahan Biden untuk memberlakukan larangan nasional terhadap TikTok.