Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun 2023. Zulhas membenarkan rencana rencana itu dan menyebut sudah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ratas sudah (memutuskan impor)," singkat Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Senin (27/3/2023).
Ketua umum PAN ini menyebut sebagai Menteri Perdagangan tugasnya adalah memberikan dukungan. Kementerian Perdagangan siap menjalankan tugas sesuai perintah.
"Menteri Perdagangan tugasnya supporting. Jadi kalau sudah rapat memutuskan, diperintah ya kita kerjain," tuturnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk segera mengimpor beras sebanyak 500.000 ton. Dalam surat tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Ketersediaan Badan Pokok dan Persiapan Atur Musik Idul Fitri 1444 H.
"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2023. Pengadaan 500.000 ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," demikian tertulis dalam surat tersebut yang dikutip detikcom, Senin (27/3/2023).
Masih dalam surat tersebut, Arief menerangkan bahwa pasokan beras tersebut akan digunakan untuk mengirim bantuan sosial melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP). Melalui program itu, bansos akan diberikan kepada 21,353 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produksi dalam negeri serta memberikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Arief.
Meski demikian, pihaknya tetap meminta Bulog untuk optimal menyerap beras dari petani dalam negeri. "Terutama pada masa panen raya Maret-Mei 2023," tutup surat itu.
(eds/eds)