.webp)
Kembali ke Arief, ia menuturkan alasan lain pemerintah melakukan impor beras adalah untuk menjaga ketersediaan beras. Nantinya, ketersediaan tersebut dapat digunakan untuk menjadi bantalan sosial jika dibutuhkan.
Selain itu, impor beras ini juga dilakukan sebagai antisipasi apabila terjadi El Nino.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"El Nino salah satu yang disampaikan oleh Kepala BMKG, potensi El Nino 50-60%, jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, kita semua harus sudah siap. (Ini jadi) salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan," ungkapnya.
Arief kembali menegaskan perihal penugasan impor beras 2 juta ton kepada BULOG hingga akhir 2023, bukan berarti Bapanas pro akan impor beras.
"Jadi bukan Bapanas pro-impor, tapi Bapanas menugaskan Bulog karena saya dapat surat kuasa dari Menteri BUMN. Dan apapun keputusan yang sudah diputuskan dalam rapat bersama presiden, kami semua pembantu presiden harus mengerjakan. Siapapun," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengirimkan surat penugasan kepada Perum BULOG untuk segera mengimpor beras sebanyak 500.000 ton. Dalam surat tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan bahwa hal ini merupakan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo tentang Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H.
"Kami menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," demikian tertulis dalam surat yang diterima detikcom, Senin (27/3/2023).
Masih dalam surat tersebut, Arief menerangkan bahwa pasokan beras tersebut akan digunakan untuk mengirim bantuan sosial melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP). Melalui program itu, bansos akan diberikan kepada 21.353 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produksi dalam negeri serta memberikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Arief.
Meski demikian, pihaknya tetap meminta Bulog untuk optimal menyerap beras dari petani dalam negeri. "Terutama pada masa panen raya Maret-Mei 2023," tutup surat itu.
(hns/hns)
