Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan reviu terkait rencana impor KRL bekas Jepang. Ada kabar impor KRL bekas Jepang tidak direkomendasikan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan telah mendengar hasil reviu BPKP. Dalam hasil audit dijabarkan jika pada 2019 jumlah penumpang KRL yang dilayani mencapai 336,3 juta dengan jumlah kereta 1.078 unit.
Lalu pada 2023 jumlah penumpang 273,6 juta dan dilayani 1.114 unit. Dia menyebut hal ini tidak sesuai dengan video-video yang beredar.
"Lalu infonya dari audit BPKP banyak rangkaian kereta yang beroperasi pada line yang tidak sesuai dengan kepadatan penumpang. Misalnya Bogor dan Cikarang linenya lebih padat, tapi dikasih rangkaian lebih sedikit dibanding Serpong Line, menarik temuan ini," kata dia saat dihubungi detikcom, Rabu (5/4/2023).
Menurut Andre, hasil temuan juga memuat tak merekomendasikan impor KRL bekas Jepang. Meski harganya lebih murah, namun jika ditambah biaya perawatan dan suku cadang lebih mahal dari kereta baru.
Dia mengungkapkan awal 2021 lalu, DPR telah mengusulkan kepada KCI untuk memesan KRL dari PT INKA. Sebagai BUMN produsen kereta, INKA dinilai sudah mampu dan layak memproduksi kereta untuk commuter line.
"Tapi (usulan) itu tidak pernah dilakukan KCI, nggak mau beli dia. September 2022 malah kirim permohonan persetujuan impor," jelasnya.
Padahal, menurut hitungan Andre, jika KRL dipesan Januari 2021, maka selesai produksi rangkaian akan terjadi pada pertengahan Juli 2022.
Andre menduga, saat ini terjadi penurunan layanan kepada penumpang untuk memuluskan rencana impor KRL bekas Jepang. "Nah dugaan seperti ini yang akan kami telusuri, makanya kami akan panggil pihak pihak terkait," jelas dia.
Lihat Video 'Panas! Andre Rosiade Emosi Rapat Bareng KCI-INKA Bahas Impor KRL':
(kil/ara)