Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baru 10,2%. Sampai Maret 2023 pemerintah daerah (pemda) baru belanja Rp 116,04 triliun dari pagu Rp 1.141,53 triliun.
"Belanja pemerintah daerah mencapai Rp 116,04 triliun, itu dari pagu Rp 1.141,53 triliun. Artinya pemerintah daerah baru belanja 10,2% dari total APBD-nya, ini lebih rendah dari belanja pemerintah pusat yang sudah mencapai 15,5%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (17/4/2023).
Melihat hal itu, Sri Mulyani mendorong agar pemerintah daerah segera membelanjakan anggarannya untuk mendukung pemulihan ekonomi dan masyarakat di daerah.
"Ini tentu kita berharap pemerintah daerah memacu belanjanya, karena dengan belanja mereka yang makin banyak terutama di bidang ekonomi dan yang bisa dirasakan masyarakat, tentu akan bisa membantu masyarakat dan perekonomian kita untuk semakin pulih," tuturnya.
Sejauh ini mayoritas belanja APBD adalah untuk pegawai mencapai Rp 57,41 triliun per Maret 2023, naik 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Baru diikuti belanja barang dan jasa Rp 30,49 triliun atau naik 3,2%, belanja modal Rp 4,76 triliun atau turun 13,7%, dan belanja lain Rp 23,38 triliun atau naik 18%.
Berdasarkan fungsinya, realisasi belanja untuk ekonomi mencapai Rp 12,79 triliun atau naik 2,9% dan belanja perlindungan sosial Rp 1,26 triliun atau naik 17,2%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembayaran bantuan sosial kepada masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri.
Khusus belanja kesehatan turun 3,5% atau Rp 18,51 triliun atau turun 3,5%. Hal itu seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mulai melandai di Indonesia.
Simak Video "Video Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen ASN Cair: Proses Finalisasi Perpres"
(aid/zlf)