Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar mengungkapkan isi pertemuan enam Ketum partai dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (2/5). Pertemuan disebut membahas soal perekonomian.
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas utang Indonesia, Airlangga mengatakan pembahasan mengenai ekonomi secara keseluruhan terkait tantangan hari ini dan ke depan.
"Kalau kita bicara mengenai ekonomi (Indonesia) secara keseluruhan, tantangan hari ini dan ke depan, nah tentu kestabilan makro termasuk hal yang diperhatikan," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Utang Pemerintah
Sebagai informasi, posisi utang pemerintah sampai 31 Maret 2023 tembus Rp 7.879,07 triliun. Jumlah itu naik Rp 17,39 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.861,68 triliun.
Tingkatan itu membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 39,17%. Rasio itu naik jika dibandingkan Februari 2023 yang mencapai 39,09%.
"Berdasarkan batasan utang yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60% PDB, utang pemerintah berada di dalam batas aman dan terkendali," tulis Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTa.
Rincian utang pemerintah di halaman berikutnya.
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 89,02% dan sisanya pinjaman 10,98%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.013,58 triliun. Terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar Rp 5.658,77 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.600,97 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.057,80 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga Maret 2023 sebesar Rp 1.354,81 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.056,40 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 298,42 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 865,48 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 21,31 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 844,17 triliun.
Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 844,17 triliun terdiri dari bilateral sebesar Rp 264,69 triliun, multilateral sebesar Rp 527,13 triliun, dan commercial banks sebesar Rp 52,35 triliun.
"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tuturnya.
Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (rupiah) yaitu sebesar 72,09%. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) disebut berkontribusi menurunkan jumlah utang pemerintah yang beredar per akhir Maret 2023.
"Per akhir Maret 2023 profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun," ucapnya.
.webp)
