.webp)
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini rencana impor darurat KRL bekas masih didiskusikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya hasil audit BPKP tidak merekomendasikan impor KRL bekas.
Adapun impor KRL bekas dilakukan demi menggantikan unit-unit KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan tahun ini. Impor dilakukan oleh PT KCI, anak usaha PT KAI yang mengoperasikan layanan KRL Commuter Line.
"Saya sudah diskusi dengan Kepala BPKP Pak Ateh dan lagi lapor ke Pak Menkomarves," kata pria yang akrab disapa Tiko kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5/2023) yang lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiko mengungkapkan rencana impor darurat sebagai jangka pendek untuk menunggu produksi trainset baru oleh PT INKA yang ditargetkan baru rampung di 2025.
Di sisi lain, BUMN juga sedang meneliti kerangka KRL yang sudah tua dan masih bisa diretrofit atau modernisasi trainset yang sudah usang. Proses itu membutuhkan waktu sekitar 12-14 bulan sehingga baru selesai di 2024.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan impor KRL bekas sudah disepakati untuk tidak dilakukan. Hal itu seperti hasil riviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan tidak merekomendasikan impor KRL bekas. Menurutnya keputusan itu juga sudah bulat ditentukan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kan sudah ada hasil audit dari BPKP yang dijadikan acuan dalam rakortas yang dipimpin oleh pak Luhut. Ketika itu semua menyepakati bahwa kita akan mengikuti audit BPKP," ungkap Agus ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023) yang lalu.
Hingga saat ini pihaknya masih belum memberikan izin impor KRL tersebut. Rekomendasi itu baru akan diberikan bila BPKP memberikan 'lampu hijau'
"Yang pasti kita belum keluarkan rekomendasi. BPKP bilang impor, kita impor, kita keluarkan rekomendasi. Kalau mereka mengatakan belum, ya kita belum (keluarkan rekomendasi)," paparnya." katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2023) yang lalu.
(hal/dna)
