.webp)
3. Pemprov DKI Perlu beri Pengusaha Kompensasi
Lebih lanjut Trubus menyampaikan, menurutnya pemerintah perlu memberikan sejumlah kompensasi kepada para pengusaha apabila kebijakan WFH tersebut mau diterapkan kepada para pekerja di DKI Jakarta, termasuk karyawan swasta. Apalagi, perusahaan swasta sendiri sangat berkaitan dengan produktivitas.
"Kalau memang semua diliburkan atau WFH bisa. Tapi perusahaan swasta dikasi kompensasi. Kalau memang nggak dikasih ya nggak akan mau," katanya,
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengatakan, bila kebijakan ini diterapkan perlu diatur agar tidak menghambat produktivitas. Ia juga berpandangan, apabila kebijakan ini hanya disampaikan lewat Surat Edaran (SE) maka kebijakan ini tidak berkekuatan hukum sehingga sifatnya cenderung suka rela.
"Memang WFH sudah terbukti dapat mengurangi kemacetan kala pandemi secara sementara. Kalau sekarang mau diterapkan beberapa hari ada baiknya asal diatur supaya jangan menghambat produktivitas karena dapat mengganggu perekonomian dan ketatanegaraan," kata Agus, saat dihubungi terpisah.
4. Pengusaha Usul KTT ASEAN Digelar Sabtu-Minggu
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menyarankan, agar perhelatan tersebut digelar pada akhir pekan. Ia khawatir, kebijakan WFH ini akan berimbas pada produktivitas dunia usaha.
"Kalau saya sarankan bikinnya (KTT ASEAN) Sabtu-Minggu, nggak pusing jadinya. Kan kita tuan rumahnya, bisa diatur. Jangankan pemerintah, kita swasta juga biasa bikin agenda Sabtu-Minggu, untuk acara kongres, munas segala macem. Lebih aman kan, orang pada libur. Nggak ngerepotin orang. Udah selesai, solve problem," katanya, kepada detikcom.
Di sisi lain, Hariyadi sendiri mengakui, pihaknya belum mendengar detail dari rencana tersebut. Namun ia berharap, apabila wacana ini jadi diterapkan, pemerintah bisa membentuk skema yang efisien sehingga dampaknya tidak menyeret pengusaha yang berada di luar kawasan diselenggarakannya acara.
Selain zonasi, menurutnya pemerintah juga perlu mempertimbangkan tentang jam pemberlakuan pembatasan lalu lintasnya, mengingat kebijakan WFH ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas. Dalam hal ini, apakah jalan akan ditutup setengah hari atau satu hari penuh.
"Menurut saya sebetulnya opsi itu tidak harus seperti itu (WFH). Kita juga punya tamu negara, punya apa, asal dikoordinasi dengan baik sih harusnya sih tidak perlu WFH tidak apa-apa. Asal pengaturan tadi, lalu lintasnya diatur sedemikian rapi," imbuhnya.
(dna/dna)
