.webp)
Hari ini Komisi IV DPR RI menggelar rapat bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas). Rapat membahas terkait serapan beras selama tahun 2023, tepatnya di musim panen raya.
Dalam rapat tersebut Buwas memaparkan serapan di dalam negeri sebanyak 566.835 ton, rinciannya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 515.381 ton dan stok komersial 51.456 ton.
Anggota Komisi IV DPR Slamet mengkritik mengapa serapan Bulog hanya sedikit, padahal kemarin telah panen raya. Menurut perhitungannya, serapan Bulog dari petani dalam negeri tidak sampai 1%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau terserap begitu, yang terserap itu hanya 0,006%, mohon dikoreksi. Ini fakta loh ya, jangan sampai kita nyalahin, produksi di lapangan nggak ada, ternyata Bulog menyerapnya sampai bulan ini paling tidak hanya 0,006%, nggak sampai 1%," kata Slamet kepada Buwas saat RDP di DPR RI, Senin (5/6/2023).
Slamet mengatakan sebenarnya bukan serta merta menyalahkan Bulog. Ia hanya khawatir sedikitnya penyerapan mengakibatkan Indonesia jadi terus menerus impor.
"Saya nggak nyalahin Bulog, karena Bulog hanya penugasan nah ini tugas pak Arief (Kepala Badan Pangan Nasional), jadi yang jelas Bulog menerima penugasan dikasih harga ini itu. Pesan ini saya sampaikan kepada pemerintah, jangan sampai begitu, karena CBP kurang ternyata daya serapnya nggak sampai 1%," tegasnya.
Kritikan juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini. Ia mengatakan pihaknya telah mengingatkan Bulog agar bisa menyerap beras dari petani sebanyak-banyaknya.
"Saya sudah ingatkan ketika panen, jangan lupa panen harus diserap sebanyak-banyaknya, ternyata sampai hari ini belum ada 1%," ujarnya.
Pembelaan Buwas dan Kepala Badan Pangan Nasional
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas tidak menepis atau mengiyakan kritikan dari DPR. Ia hanya menyebutkan bahwa serapan yang dia lakukan di 2023 ini memang baru 566.835 ton.
Buwas mengatakan pihaknya tidak bisa menyerap lebih banyak lagi khususnya untuk CBP, karena dibatasi dengan aturan pemerintah. Aturan ini termasuk harga yang bisa diambil Bulog hingga kualitas beras yang bisa masuk sebagai CBP.
"Kita upayakan maksimum karena bukan berarti kami tidak melakukan penyerapan hanya memang diikat aturan ketentuan dengan harga bila mana harganya itu tidak boleh kita ambil, kita tidak bisa ambil," jelas Buwas.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, Bulog memang harus dibatasi aturan dalam menyerap beras dari petani. Menurutnya, hal itu dilakukan karena tugas Bulog harus menjaga harga gabah dan beras.
Jika Bulog membeli beras atau gabah mengikuti harga pasaran, maka kenaikan harga beras tidak akan terkendali. Imbasnya akan lebih luas lagi, seperti kepada inflasi negara.
"Sehingga ini sebenarnya dilakukan Bulog floor price semacam safety net menjaga GKP tidak di bawah Rp 5.000 harga berasnya tidak di bawah Rp 9.900 polanya demikian. Kalau Bulog mau dipaksa serap sebanyak-banyaknya dan rebutan gabah, harganya akan lebih tinggi lagi, Rp 5.500 dan Rp 6.000 seperti yang dulu," ujar dia.
(ada/kil)
