.webp)
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyambut baik disetujuinya Pagu Indikatif Kemendag Tahun 2024 sebesar Rp 1,954 triliun oleh Komisi VI DPR RI. Dana tersebut bakal difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2024.
Ia menjelaskan Pagu indikatif Kemendag tahun 2024 tersebut turun 16,13% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 2,33 triliun. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat rapat kerja (raker) yang berlangsung di Jakarta, Selasa (6/6).
"Saya mengapresiasi persetujuan yang diberikan Komisi VI DPR RI atas Pagu Indikatif Kemendag Tahun 2024," kata pria yang akrab disapa Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (7/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan terkait keterbatasan pagu indikatif, pihaknya mengajukan penambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 317 miliar.
"Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS melalui surat Menteri Perdagangan Nomor PR.02.02/348/MDAG/SD/05/2023 tanggal 11 Mei 2023," ungkapnya.
"Pengajuan penambahan anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan revitalisasi pasar rakyat, pusat jajanan kuliner dan cinderamata, pembangunan pusat promosi produk dalam negeri, penguatan peran promosi Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center, serta pengembangan ekspor jasa dan produk kreatif, produk primer, dan produk manufaktur," sambungnya.
Menurutnya, Komisi VI DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk mengajukan penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas seperti pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan penguatan perwakilan perdagangan di luar negeri.
"Komisi VI DPR RI juga merekomendasikan penambahan anggaran tahun 2024 antara lain untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan penguatan Atdag/ITPC," jelasnya.
Terkait raker, ia turut menyampaikan sejumlah kegiatan prioritas yang disusun Kemendag untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2024.
Kegiatan prioritas tersebut pertama, yaitu untuk penguatan pasar dalam negeri Kemendag akan melakukan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, pembinaan dan pengembangan niaga elektronik/e-commerce, pengawasan kegiatan perdagangan dan edukasi konsumen, implementasi dan pemanfaatan sistem resi gudang (SRG), stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengembangan pasar dalam negeri.
Lihat juga Video: Azmi Abubakar: Ada 'Darah' Tionghoa dalam Diri Saya
