Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan upaya memajukan sektor industri manufaktur harus memperhatikan risiko global dalam jangka menengah-panjang. Salah satunya isu perubahan iklim.
"Telah dilakukan berbagai cara untuk mengingatkan publik dan pengambil kebijakan terkait dibutuhkannya pembiayaan untuk energi hijau terbarukan ini," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (7/6/2023).
Hal ini ia sampaikan dalam virtual keynote speech 'Green Economy Forum 2023: Realizing Sustainable Growth through Green Economy Commitment'.
Meski perekonomian Indonesia masih tangguh di kuartal pertama 2023 dan tumbuh 5,3%, ia menilai isu perubahan iklim ini harus terus diperhatikan. Apalagi struktur PDB Indonesia masih didorong oleh industri manufaktur yang terus tumbuh positif karena kuatnya permintaan domestik.
Airlangga menjelaskan realisasi investasi pada sektor industri di triwulan pertama 2023 berhasil mencatatkan nilai sebesar Rp 139,9 triliun. Jumlahnya meningkat sebesar 42,5% (yoy). Menurutnya, realisasi ini harus dipacu lebih tinggi lagi sebagai salah satu cara membantu Indonesia keluar dari middle income trap.
"Peran sektor industri harus terus ditingkatkan dari 18%-19% saat ini menjadi di atas 25% dalam 5-10 tahun ke depan," kata Airlangga.
Ia menambahkan Indonesia tetap berkomitmen meningkatkan target Nationally Determined Contribution (NDC) per 23 September 2022 meski di tengah konflik geopolitik yang relatif menyebabkan peningkatan penggunaan energi fosil.
Caranya dengan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% (dari sebelumnya 29%) dengan kemampuan sendiri atau 43,20% (dari sebelumnya 41%) dengan bantuan internasional pada 2030.
"Untuk mencapai target Enhanced NDC pada 2030, Indonesia secara kontinu memperkuat kolaborasi sektor swasta dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Indonesia membentuk Indonesia Investment Authority dan sekarang telah mendapatkan investasi mencapai US$ 25 miliar," jelas Airlangga.
"Kemudian ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia, serta SDG Indonesia One untuk mencari dan membuka proyek investasi, terutama di sektor energi, pertanian, transportasi, dan lingkungan, yang akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masa depan yang lebih hijau," sambungnya.
Selain itu, kata Airlangga, UU Cipta Kerja mereformasi beberapa peraturan untuk menarik lebih banyak investasi dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan dan sosial. Adapun investasi yang dimaksud meliputi swasta di sektor energi hijau dan biru.
"Indonesia akan segera meluncurkan Comprehensive Investment Plan senilai US$ 20 miliar yang dikomitmenkan oleh G7 plus Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa untuk memungkinkan transisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia," ungkap Airlangga.
"Sementara itu, APBN juga memprioritaskan proyek-proyek untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong kegiatan ramah iklim. Untuk memastikannya, pemerintah menerapkan mekanisme Climate Budget Tagging di tingkat nasional dan daerah yang mampu melacak alokasi anggaran perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan dan hasilnya," terangnya.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan pemerintah terus mengakselerasi ekonomi berbasis industri hijau melalui efisiensi sumber daya alam dan penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan energi alternatif seperti biofuel, dan refuse derived fuel (RDF) atau bahan bakar yang dihasilkan dari berbagai jenis limbah.
Pembangunan ekosistem kendaraan listrik juga terus diakselerasi dengan memberikan insentif dari sisi permintaan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat sektor industri ramah lingkungan yang mampu mengurangi emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar fosil.
"Tahun ini kita sudah menjalankan B35 dan ini adalah yang tertinggi dibandingkan negara lain. Bahkan negara tropis lain seperti Brasil baru menerapkan Etanol 20, dan biofuel mereka baru 20%," pungkasnya.
(anl/ega)