.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan tidak optimalnya anggaran belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Dia mengaku selama ini sering mengecek langsung anggaran di instansi pusat maupun daerah.
Menurutnya, instansi pemerintah masih sangat lemah pengawasan penggunaan anggarannya. Oleh karena itu dirinya masih sering melakukan pengecekan langsung ke anggaran pemerintah.
"Sekali lagi untuk wujudkan Indonesia emas 2045 tidak mudah, inilah pentingnya peran pengawasan, sangat penting perannya. Kenapa saya juga cek ke lapangan turun ke bawah, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ," beber Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakornas Wasin, di Kantor BPKP, bilangan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, selama ini saja anggaran sudah dipelototi olehnya masih sangat seringkali kebablasan. "Dipelototi, turun kita ke bawah, itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak," kata Jokowi.
Dia pun meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengecekan lebih mendalam pada program dan anggaran di instansi pemerintah.
"Saya minta pengawasan itu orientasi bukan prosedurnya, tapi orientasinya, hasil itu apa. Banyak APBN APBD kita yang berpotensi tidak optimal," tegas Jokowi.
Sekali Jokowi menegaskan agar pengawasan internal yang dilakukan BPKP bukan cuma aksesoris semata namun harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Semua data dan temuan menyimpang pun jangan sampai ditutup-tutupi.
Terakhir dia juga berpesan agar pemerintah daerah jangan mengabaikan temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.
"Pengawasan internal jangan sampai cuma jadi aksesoris, dan nggak usah lah ada data yang ditutupi kalau memang ini salah tunjukkan kesalahan cara perbaikannya seperti apa. Saya minta ke seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP," kata Jokowi.
(hal/das)
