.webp)
PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney yang merupakan Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,19 triliun.
Sebagian besar PMN akan digunakan untuk membayar utang pengembangan Mandalika sebesar Rp 1,05 triliun. Sisanya untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara soal usulan tersebut. Dia menyatakan penetapan mengenai PMN seluruhnya akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini urusan usulan PMN masih sedang diajukan Kementerian BUMN. Nantinya, akan ada pembahasan dulu di Komisi VI DPR baru kemudian Kementerian BUMN membahasnya langsung dengan Kementerian Keuangan.
"Karena ini kan masih dalam proses jadi masing-masing bahas dengan komisinya dan kita juga akan bahas dengan kementerian BUMN," ujar Sri Mulyani ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).
Si sisi lain, Kamis 17 Juni 2023 kemarin Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR baru saja menyetujui usulan PMN sebesar Rp 5,7 triliun. Dari total PMN yang disetujui, usulan dari InJourney yang membutuhkan suntikan modal negara sebesar Rp 1,193 triliun masuk ke dalam daftar.
Tambahan modal dari negara itu bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2023.
Simak Video: Buka-bukaan Wajah Baru Mandalika, Sarinah hingga TMII
