Setahun Menjadi Menteri Jokowi, Begini Rapor Hadi Tjahjanto

Setahun sudah Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan panglima ini dilantik pada 15 Juni 2022 lalu.

Selama menduduki posisinya, Hadi telah mendorong jalannya sejumlah program mulai dari sertifikasi tanah rakyat hingga pembasmian para mafia tanah di Indonesia. Adapun sektor pertanahan sendiri menjadi salah satu kunci dari kelancaran pembangunan nasional.

"Tugas kami adalah membantu bagaimana percepatan untuk menyelesaikan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)," kata Hadi dalam media gathering, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (23/6/2023).

Menurutnya, fungsi RDTR penting demi menjamin kepastian hukum dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Saat ini, sedikitnya terdapat 342 RDTR yang sudah menjadi Perda/Perkada dan 168 RDTR yang sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission, dari target totalnya sebanyak 2.000 RDTR.

"Kita sudah merencanakan akhir tahun ini akan ada penambahan sekitar 235 RDTR, sehingga di akhir 2024 paling tidak sudah ada 812 RDTR. Dengan demikian para investor mudah mendapatkan KKPR, sehingga dapat segera menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kondisi sosio-ekonomi kita," tuturnya.

Selain itu, ATR/BPN juga mengemban tugas untuk melaksanakan legalisasi aset lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, langkah ini perlu dipercepat karena sertifikat merupakan bentuk pemberian kepastian hukum hak atas tanah dan hak ekonomi. Langkah ini telah memberi tambahan nilai ekonomi sebesar Rp 5.574 triliun sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Selaras dengan itu, dilakukan berbagai upaya untuk mempercepat pendaftaran tanah. Di antaranya melalui Gerakan Pemasangan Tanda Batas Serentak (GEMAPATAS) serta keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat yang mendaftarkan tanah pertama kali. Total sudah ada 118 kab/kota yang telah melakukannya.

Selain itu, melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN sedikitnya telah menghasilkan delapan Kota/Kabupaten Lengkap, yakni suatu wilayah yang seluruh bidang tanahnya sudah terpetakan baik secara spasial maupun yuridis.

Lebih lanjut Hadi menambahkan, ATR/BPN juga terus meningkatkan digitalisasi layanan pertanahan. Hingga saat ini, layanan yang telah diimplementasikan antara lain layanan pengecekan secara elektronik, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), dan Hak Tanggungan Elektronik.

"Kementerian ATR/BPN juga memiliki tujuh layanan prioritas dan membuka layanan pada Sabtu dan Minggu dengan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN)," imbuhnya.

Dalam momentum tersebut Hadi juga turut menyinggung soal salah satu program terbarunya yaitu Bank Tanah. Menurutnya, program ini bisa menghadirkan sejuta manfaat bagi masyarakat, salah satunya ialah 30% dari Bank Tanah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pemanfaatannya pun sudah mulai berjalan, di antaranya untuk perumahan di Jawa Tengah, sebagian untuk pembangunan lapangan terbang VVIP di IKN, kemudian usaha perkebunan di Poso.

"Namun, kita tetap mengutamakan kepentingan rakyat, tetap akan kita redistribusi 30% dari tanah itu. Dan 2023 ini targetnya 14.108,84 hektare dan insyaallah ini semuanya bisa selesai," kata Hadi.

Selain itu, Hadi juga terus mendorong penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Sudah ada beberapa wilayah yang menjadi contoh penyelesaiannya, salah satunya di Blora, lewat pemberian sertifikat berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pakai pemerintah daerah setempat.

"Sehingga, masyarakat ada kepastian hukum. HGB di atas HPL (Hak Pengelolaan) itu dasarnya adalah perjanjian antara lembaga dengan masyarakat, dan ini sudah berjalan," pungkasnya.