.webp)
Kelangsungan perekonomian harus terus bergerak tanpa kekhawatiran, khususnya atas dinamika politik yang berimplikasi pada ketidakpastian kebijakan.
Keyakinan konsumen atas optimisnya perekonomian nasional merujuk pada survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada Juni 2023. Diketahui, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) per Mei 2023 mencapai 128,3 lebih tinggi dibanding April 2023 sebesar 126,1.
Pergerakan ekonomi nasional juga terpantau dari peningkatan konsumsi listrik pada sektor bisnis dan industri. Tingkat konsumsi listrik pada sektor bisnis di Mei 2023 meningkat sebesar 16,4%, sedangkan pada sektor industri mencapai 14,2% (yoy). Tak hanya listrik, konsumsi semen nasional pun ikut melonjak naik sebesar 25,3% (yoy) pada Mei 2023. Indeks Penjualan Riil (IPR) oleh BI per Mei 2023 juga tumbuh tipis 0,02% atau 234,2.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh ekspansi sektor makanan, minuman, tembakau dan sandang.
Purchasing Manufacture Index (PMI) Indonesia juga terjaga dengan baik. Indeks PMI pada Mei 2023 di posisi 50,3 menanjak menjadi 52,7 pada Juni 2023. Ini menjelaskan PMI Indonesia cukup baik.
Kepercayaan konsumen atas perekonomian nasional mendorong kinerja sektor kredit. Perbankan telah menyalurkan kredit pada Mei 2023 sebesar Rp 6.561,2 triliun atau tumbuh 9,4% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding April 2023 yang pertumbuhannya ada di level 8,1% (yoy).
Perekonomian domestik yang membaik memunculkan harapan cemerlang untuk menyambut kalangan investor luar negeri.
Kepercayaan investor global terhadap ekonomi nasional Indonesia terpantau baik. Hal ini tercermin dalam pergerakan arus modal global ke emerging market yang meningkat. Capital Inflow ke pasar obligasi Indonesia hingga 21 Juni mencapai Rp 80,79 triliun secara year to date (ytd), sedangkan di pasar saham terakumulasi sebesar Rp 16,87 triliun (ytd).
Sentimen ini berimbas pada penguatan rupiah terhadap dolar AS. Setidaknya dari akhir Maret-Juni 2023, kurs rupiah ada di level Rp 14.000-an, lebih kuat dibanding periode Januari-Maret 2023 yang bertengger di level Rp 15.000-an. Penguatan rupiah sebesar 5,17% hingga Juni 2023 terhadap Dolar AS adalah dampak dari kecemasan investor atas ancaman gagal bayar utang Pemerintahan Joe Biden meskipun kini Pemerintahan Biden telah menangguhkan hingga 1 Januari 2025 atas plafon utang negara.
Harapannya, BI dapat terus melakukan perluasan local currency transaction ke negara-negara mitra dagang strategis.
Keyakinan konsumen dan kepercayaan investor atas prospek perekonomian nasional ini harus dikelola baik oleh pemerintah. Momentum Ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas, penguatan industri nasional, penyerapan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi pada semester 2 tahun 2023 diharapkan akan jauh lebih baik dari kuartal I 2023 sebesar 5,03% (yoy). Pencapaian ini masih lebih baik dari sejumlah negara maju seperti misalnya pada kuartal I 2023, pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya berada di angka 4,5%, Jepang hanya 1,3%, Amerika Serikat 1,6%, India 4,1%, dan Uni Eropa hanya 1,3%.
Harga komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit, nikel batubara, minyak bumi cenderung menurun. Dampak ini terasa pada kinerja ekspor Indonesia.
Secara kumulatif antara Januari-Mei 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 108,05 miliar atau lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun lalu yang mencapai US$ 114,97 miliar. Walau demikian, kita masih bisa menjaga surplus neraca perdagangan sebesar US$ 4,4 miliar.
Oleh sebab itu, agenda perluasan program hilirisasi harus dipercepat untuk terus menjaga surplus perdagangan nasional.
Turunnya berbagai harga komoditas global ditambah kebijakan The Fed yang tak lagi agresif telah menurunkan faktor eksternal atas ancaman inflasi. Sebagai informasi, inflasi sampai dengan Juni 2023 mencapai mencapai 3,52% atau lebih rendah dari Bulan Mei 2023 sebesar 4%.
Pemerintah melakukan pengelolaan yang cukup baik menghadapi turunnya harga komoditas global sehingga pendapatan negara pun lebih terjaga. Hingga akhir Juni 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.4079 triliun atau tumbuh 5,4% dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan negara juga telah telah mencapai 57,2% dari target yang sebesar Rp 2.463 triliun.
"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah pada sektor perpajakan. Di tengah gempuran isu miring terkait perpajakan, pemerintah masih bisa mempertahankan kinerja penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan pajak pada akhir Juni 2023 mencapai Rp 970,2 triliun atau 56,5% dari target. Penerimaan pajak tumbuh 9,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak ditopang oleh PPh Badan yang tumbuh 26,2% (yoy) dan PPN Dalam Negeri yang tumbuh 19,5% (yoy)," ujar Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Senin (10/7/2023).
Dirinya menilai pemerintah harus melakukan mitigasi atas kinerja penerimaan cukai yang tumbuh negatif 18,8%. Realisasi penerimaan bea cukai mencapai Rp 135,4 triliun. Pada tahun sebelumnya, penerimaan cukai senantiasa melebihi target dan menopang pendapatan negara.
Said juga menyampaikan pihaknya mengapresiasi peningkatan PNBP pada semester 1 2023 sebesar Rp 302,1 triliun atau meningkat 5,5% (yoy). Tingginya PNBP ini dikarenakan kinerja komoditas non migas tumbuh spektakuler sebesar 94,7% (yoy). Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2023 mencapai Rp 1.255,7 triliun atau telah mencapai 41% dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun.
"Kita harapkan pemerintah bisa melakukan percepatan spending agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata Kelola penggunaan keuangan negara dengan baik," ungkap Said.
Terdapat surplus sebesar Rp 152,3 triliun, dengan keseimbangan primer surplus Rp 368,2 triliun pada realisasi anggaran di Juni 2023. Pencapaian ini diharapkan bisa menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari SBN maupun pinjaman yang kerap kali menjelma menjadi serangan politik bagi pemerintah, terlebih di tahun politik. Diharapkan pula, ini mampu menjaga keberlangsungan fiskal nasional.
Said menyampaikan secara kualitatif, belanja negara sangat penting dalam menopang dan menjaga kesejahteraan rakyat.
"Kita syukuri berdasarkan dokumen World Bank Group country classifications by income level for FY24, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai US$ 4.580 atau setara sekitar Rp 68,7 juta pada 2022. Nilai ini meningkat 9,8% dari tahun sebelumnya sebesar US$ 4.170 atau sekitar Rp 62,55 juta. Posisi ini menempatkan Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, yakni jembatan penting untuk naik kelas menjadi negara maju," kata Said.
Dikutip dari ekonom Joseph Stiglitz, dimensi kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur dari ukuran ukuran ekonomistik seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Terdapat dimensi lain yang secara kualitatif berperan besar yakni kualitas hidup rakyat, pendidikan, kesehatan, kelayakan tempat tinggal, kualitas lingkungan hidup, jaminan keamanan, ruang penyampaian hak, dan lain-lain. Belanja negara dan kewenangan pemerintah menentukan pencapaian kualitas hidup rakyat tersebut.
Peraih Nobel bidang ekonomi Amartya Sen juga mengingatkan indikasi kemiskinan tak cukup hanya diukur dari tingkat pendapatan. Dirinya menyampaikan perlu adanya pendekatan hak terhadap orang miskin. Hak itu menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin orang miskin atas kemudahan akses terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal layak, perawatan kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik.
Oleh sebab itu, keseluruhan program peningkatan kesejahteraan dalam APBN harus konvergen satu sama lain didasari kesamaan pandangan antar sektor. (fhs/ega)
