.webp)
Ditemui usai ratas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada lima isu strategis yang harus segera diselesaikan agar perundingan tentang IEU-CEPA dapat rampung akhir tahun ini.
Adapun perundingan ini telah berjalan sebanyak 15 kali dan telah memasuki ronde ke-5, yang tengah berlangsung di Yogyakarta. Airlangga mengatakan, perundingan IEU-CEPA tinggal satu putaran lagi untuk menyelesaikan kelima isu tersebut.
"Diharapkan kalau lima isu ini selesai maka di akhir tahun ini IEU-CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi," katanya, ditemui usai rapat.
Lebih lanjut ia menjelaskan, isu strategis pertama ialah mengenai government procurement atau pembelian pemerintah. Uni Eropa (UE) meminta pembelian secara terbuka.
"Dan Indonesia mengusulkan bahwa kita akan menyiapkan positive list mana barang-barang yang bisa kita berikan untuk akses daripada internasional.
Berikutnya ialah menyangkut isu state of enterprise atau BUMN. Airlangga mengatakan, posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapat penugasan khusus dan ada yang tidak. Dalam perjanjian ini, ia meminta agar tidak diskriminatif dan ada yang bersifat komersial.
"Jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial," imbuhnya.
Isu ketiga ialah terkait dengan bea keluar. Hal ini berkaitan dengan posisi Indonesia yang mengembangkan industri sehingga tidak akan melepaskan bea keluar. Keempat terkait dengan standarisasi produk berwawasan lingkungan. Indonesia meminta Eropa membuka pasar yang lebih besar lagi.
"Di sini Indonesia menekankan pentingnya standarisasi. Seperti untuk furnitur SVLK. Untuk kelapa sawit, ISPO atau RSPO. Jadi kita minta Eropa membuka pasar lebih beaar untuk itu," ujar Airlangga.
Terakhir mengenai penyelesaian perselisihan investasi. Airlangga mengatakan, Indonesia mendorong agar penyelesaian dari perselisihan mengacu pada The International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID).
Sebagai tambahan informasi, berdasarkan catatan detikcom, perundingan IEU-CEPA sudah dimulai sejak 2016. Perundingan itu memiliki sejumlah kendala. Beberapa isu menjadi hambatan besar, misalnya keluhan Indonesia atas undang-undang lingkungan Eropa yang dirasa memberatkan Indonesia.
Meski begitu, di sela-sela KTT G20 di Bali pada November lalu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyatakan tekad untuk segera menyelesaikan kesepakatan CEPA sebelum mandat mereka berakhir. (rrd/rir)
