.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan heran dengan hasil hitungan Bank Dunia (World Bank) soal Logistic Performa Index (LPI) Indonesia di 2023 yang turun. Padahal selama ini pemerintah sudah bekerja keras membuat kinerja logistik semakin efektif, namun data mengatakan sebaliknya.
"Laporan LPI yang dirilis oleh World Bank menempatkan posisi Indonesia turun ke 63 di tahun ini dari posisi 46 di 2018. Saya agak sedikit "heran" dengan hasil ini," kata Luhut dalam postingan di Instagram resminya, dikutip Rabu (19/7/2023).
Luhut menyebut hasil itu berbanding terbalik dengan data UNCTAD yang menyebut performa pelabuhan Indonesia termasuk 20 besar terbaik di dunia. Selain itu juga dianggap bertentangan dengan keberhasilan pemerintah yang telah menurunkan biaya logistik 8%, dari 23,9% pada 2019 menjadi 16% pada 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa ada penghematan sampai triliunan rupiah dari efisiensi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia saat ini," ujar Luhut.
Oleh karena itu, Luhut akan mengundang perwakilan Bank Dunia untuk datang ke Indonesia guna meminta klarifikasi di mana sebenarnya masalah logistik Indonesia. Dengan begitu pemerintah bisa memperbaiki keseluruhan ekosistem logistik di Indonesia.
"Optimalisasi digitalisasi logistik Indonesia adalah tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah maupun stakeholder logistik di pelabuhan. Karenanya kita perlu duduk bersama untuk mengkaji dan menemukan solusi untuk perbaikan ekosistem logistik yang menyeluruh bagi darat, laut, maupun udara di Indonesia," beber Luhut.
Menurutnya, fungsi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan dengan baik melalui penerapan digitalisasi. Dari data yang diperolehnya, selama 38 bulan berturut-turut sepanjang sejarah Indonesia nilai ekspor selalu positif karena digitalisasi dan hilirisasi industri.
"Current Defisit Account Indonesia pun yang dulunya selalu negatif, sekarang berbalik menjadi positif. Ini lah peran besar digitalisasi dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, di samping industrialisasi, interkoneksi, distribusi ekonomi lewat dana desa, dekarbonisasi dan pendidikan," bebernya.
Jika digitalisasi sudah diterapkan di seluruh sistem pemerintahan di Indonesia, Luhut yakin praktik korupsi bisa berkurang sehingga banyak penghematan anggaran yang didapat oleh negara.
"Tanpa menafikan fungsi lain dari KPK, saya kira tugas paling utama dari KPK adalah pencegahan korupsi. Penindakan pelaku korupsi memang tepat, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang terintegrasi agar segala bentuk praktik korupsi bisa kita kurangi secara signifikan saya rasa lebih dibutuhkan saat ini," imbuhnya.
