.webp)
Pernyataan Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang menolak adanya pihak-pihak ingin melakukan perubahan menuai sorotan publik. Luhut sendiri kerap menyampaikan penolakannya itu dalam berbagai kesempatan.
Berlawanan dengan pernyataan Luhut, Juru bicara capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra, justru menyampaikan beberapa hal memang dirasa perlu ada perbaikan. Salah satunya adalah utang BUMN yang dirasa kian menumpuk.
Surya menyebut Anies kerap menyuarakan catatannya tentang utang BUMN yang "super-tinggi" saat ini. Sebab bagi Surya BUMN seharusnya tidak bekerja berbasis utang yang malah akan membebani masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya Surya melihat BUMN perlu dikembalikan sebagai agen perubahan, bukan mendominasi semua program pembangunan di Tanah Air dan memperkuat peran swasta.
"BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai 'agent of development', tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat, yang juga rawan bancakan," kata Surya dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Di luar permasalahan itu, Surya menegaskan Anies Baswedan memiliki pemikiran yang sama dengan Luhut di mana semua hal yang baik dikerjakan pemerintahannya harus dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya.
"Pak Anies percaya pentingnya pemisahan antara pengambil kebijakan dengan pengusahanya, ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang berlarut seperti sekarang. Ini juga penting agar negeri ini tidak diurus a la mafia, di mana ketika Anda terperosok ke dalam masalah, Anda ada di dalamnya, dan tidak ada lagi jalan keluar," pungkas Surya.
Sebagai contoh, Surya menjelaskan bagaimana Anies saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengikuti program pemerintah pusat yang menginginkan adanya digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan.
"Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta, yang sesungguhnya dicanangkan Pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret, dan menjadi model untuk daerah lain," terangnya.
Kemudian ada juga contoh terkait kebijakan perubahan berkelanjutan pada bidang pendidikan dan lingkungan, yakni program pembangunan berbagai RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak). Ia menjelaskan gagas awal RPTRA muncul saat Gubernur Jokowi, tetapi Gubernur Anies mengkombinasikannya dengan upaya mengatasi banjir di DKI.
"Setelah banjir surut ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park, misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan," ujarnya.
Simak juga Video 'Luhut Tegaskan Menolak Pihak yang Ingin Buat Perubahan':
