Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan insentif fiskal terhadap sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang dipandang berhasil mengendalikan inflasi. Adapun total besaran yang digelontorkan mencapai Rp 330 miliar.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, dalam kesempatan kali ini pemerintah memberikan insentif fiskal untuk tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah kepada pemda.
"Periode pertama ini, alokasi yang diberikan totalnya Rp 330 miliar, dengan alokasi tertinggi Rp 12,29 miliar, dan terendah Rp 8,892 miliar," kata Luky dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal yang disiarkan secara langsung lewat Kanal Youtube Kementerian Keuangan RI, Senin (31/7/2023).
Total ada 33 daerah yang menerima insentif fiskal pada periode pertama ini. Luky menjelaskan, ada empat kriteria yang menjadi landasan penilaian. Pertama, pelaksanaan sembilan upaya dalam menindaklanjuti pengendalian inflasi pangan di daerah.
Kedua, kepatuhan penyerahan laporan kepada Kemendagri yang menunjukkan jumlah laporan yang disampaikan pemda dalam pengendalian inflasi pangan kab/kota. Ketiga, peringkat inflasi itu sendiri, dan yang terakhir rasio realisasi belanja tagging inflasi terhadap total belanja daerah.
"Dari sana dilakukan penghitungan nilai total kinerja daerah yang kemudian secara proporsional dikalikan dengan pagu alokasi per provinsi, kabupaten dan kota, yang kemudian ditentukan alokasi per daerah provinsi, kabupaten dan kota," jelas Luky
"Ada 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten," imbuhnya
Luky berharap, insentif fiskal ini akan diarahkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan prioritas masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Adapun 33 daerah tersebut antara lain untuk jajaran provinsi ada Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Kemudian untuk kota ada Kota Langsa, Gunungsitoli, Payakumbuh, Dumai, Bitung, dan Serang.
Selanjutnya di jajaran kabupaten ada Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Gayo Lues, Indragiri Hilir, Bungo, Merangin, Banyuasin, Ogan Ilir, Bengkulu Utara, Bekasi, Garut, Pangandaran, Jepara, Sleman, Banyuwangi, Sintang, Kayong Utara, Sukamara, Minahasa Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Bangka Tengah, dan Pohuwato.
(rrd/rir)