.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pengadaan pemerintah untuk Produk Dalam Negeri (PDN) baru mencapai Rp 387,81 triliun dengan 768 ribu paket. Jumlah itu masih jauh dari nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) di 2023 yang sebesar Rp 1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket.
"Ini artinya kita masih banyak sekali belanja yang masih bisa dioptimalkan. Saya berharap pengadaan barang dan jasa dalam 6 bulan terakhir 2023 ini betul-betul bisa memacu penggunaan PDN," kata Sri Mulyani dalam acara Temu Bisnis Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Sri Mulyani mendorong pemerintah terus berkomitmen meningkatkan realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara melalui PDN di berbagai sektor, termasuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Targetnya realisasi belanja PDN sebesar 95% dari total belanja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari nilai realisasi yang ada, sebesar Rp 216,36 triliun atau 55,79% adalah PDN dan sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat TKDN-nya. "Kami mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produksinya yaitu daya saing, kualitas dan kompetitif harganya," tambahnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong transaksi melalui e-Katalog yang diharapkan dapat mencapai nilai transaksi senilai Rp 500 triliun. Sampai 2 Agustus 2023, telah tercapai nilai transaksi sebesar Rp 117,3 triliun.
Diharapkan kebutuhan barang/jasa seluruh Satker dapat diakomodasi dari E-Katalog yang tentunya dengan PDN. Hal ini untuk memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.
"E-Katalog diharapkan memberikan informasi yang jelas tentang produk-produk yang tersedia dan memudahkan akses bagi para pemangku kepentingan dalam mendapatkan produk-produk tersebut," jelas dia.
Simak juga Video: Dorong Produk Lokal, Pemprov Jawa Barat Suguhkan Pasar Kreatif di Bandung
