.webp)
Belanja pemerintah pada 2024 direncanakan sebesar Rp 3.304,1 triliun. Anggaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah Rp 857,6 triliun.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyampaian RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan di DPR, Rabu (16/8/2023).
"Belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 857,6 triliun," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menjelaskan anggaran pendidikan disiapkan sebesar Rp 660,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing.
"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Revolusi mental tidak boleh berhenti agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa," ucap Jokowi.
Selain itu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, hingga mengefektifkan program JKN.
"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," tutur Jokowi.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun.
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024," imbuhnya.
Anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.
"Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergisasi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/ Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan," ucapnya.
Kemudian strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional.
(aid/das)
