.webp)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan target pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat dipastikan tidak akan tercapai. Hal itu karena batas kemiskinan ekstrem yang diukur melalui Purchasing Power Parity (PPP) naik.
Bank Dunia pada 9 Mei 2023 mengusulkan pembaharuan PPP untuk negara berpendapatan menengah sebesar US$ 3,2 atau sekitar Rp 47.502 per orang per hari. Ukuran itu naik dari saat ini US$ 1,9 atau sekitar Rp 28.969 per orang per hari.
Said mengatakan kenaikan batas PPP akan membuat tingkat kemiskinan ekstrim melonjak di Indonesia. Dengan begitu target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024 dapat dipastikan tidak akan tercapai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan asumsi PPP US$ 3,2, maka tingkat kemiskinan ekstrim akan melonjak naik dari posisi Maret 2022 yang mencapai 5,59 juta jiwa atau 2,04%. Sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem dipastikan tidak akan tercapai," kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (29/8/2023).
Pemerintah dinilai perlu membuat landasan epistemologis untuk acuan PPP yang akurat dalam membaca situasi ekonomi Indonesia terkini sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan sosial, bukan hanya sekadar angka di atas kertas.
Sebagai informasi, angka kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 masih berada di level 1,12%. Jumlah itu turun 0,62% dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 2,04%.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga memandang target penghapusan kemiskinan ekstrem di 2024 tidak mungkin benar-benar 0%.
"Bapak Presiden menargetkan 2024 kita 0% ya kemiskinan ekstrim kita. Mungkin kalau 0% betul tidak ya, nol koma iya. Tapi kita ingin bagaimana komanya (,) itu betul-betul mendekati nol," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Selasa (25/7).
Menurutnya ada sejumlah rintangan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, misalnya faktor geografis. Ia juga menyinggung keterhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya di pedalaman yang belum optimal.
(aid/das)
