Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pencairan penyertaan modal negara (PMN) untuk sejumlah BUMN akan tepat waktu. Kasubdit Kekayaan Negara Dipisahkan 2 C Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nahdi mengatakan, pihaknya harus melakukan pendalaman terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR RI.
Ia menyebut pencairan PMN tidak boleh melewati tahun yang ditentukan. Namun ia memastikan PMN untuk tahun ini cair paling lambat 31 Desember.
"Memang saat ini nanti akan ada pendalaman dengan Komisi XI dulu. Dijadwalkan September ini ada pendalaman. Setelah itu prosesnya akan berlanjut lagi, paralel gitu. Dan diperkirakan seperti biasa kalau PMN itu kan tidak boleh lewat tahun intinya. Jadi kapan? Paling lambat 31 Desember jam 23.59," ungkapnya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Dalam catatan detikcom, beberapa BUMN akan mendapat PMN Rp 41,3 triliun pada 2023. Rincian PMN yakni Rp 28,9 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, Defend ID Rp 1,75 triliun, dan AirNav Indonesia Rp 600 miliar.
Pada kesempatan itu Nahdi menyebut pihaknya bakal segera segera mencairkan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Rp 1,53 triliun. PMN untuk SMF akan digunakan untuk pembiayaan perumahan.
"Dan memang dari kami penginnya cepat karena PMN ini digunakan untuk perumahan. Dan masyarakat langsung menerima manfaatnya. Tapi pastinya kapan, kami tidak bisa menjawab," katanya.
Ia menambahkan pada 2024 SMF akan mendapat dana lagi dari pemerintah Rp 1,89 triliun. Dana tersebut digunakan untuk program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Untuk SMF dengan tujuan yang sama yaitu untuk perumahan MBR ini akan dapat sekitar Rp 1,86 triliun," pungkasnya.
(ily/ara)