.webp)
Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2024 sebesar Rp 48.353.424.381.000. Jumlah ini sesuai dengan usulan yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Juni 2023 lalu.
"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 setelah pergeseran pagu anggaran antar program sebesar Rp 48.353.424.381.000," kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat membacakan kesimpulan rapat, Senin (4/8/2023).
Jumlah tersebut sudah termasuk badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2024 senilai Rp 38,93 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani meyebut pagu indikatif tersebut akan dialokasikan pada 5 program yang terdiri atas program kebijakan fiskal Rp 53,10 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp 2,48 triliun; pengelolaan belanja negara Rp 37,59 miliar; pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 306 miliar; serta dukungan manajemen Rp 45,47 triliun.
"Berdasarkan fungsi program, dari mulai fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Dari Rp 48,35 triliun kita bagi menjadi 3 ini," jelasnya.
Program dukungan manajemen itu akan diampu oleh 12 unit eselon I dengan merencanakan 553 kegiatan (termasuk BLU) terkait layanan manajemen untuk mendukung kelancaran dan reformasi layanan. Antara lain penguatan budaya dan integritas, penyelesaian pembangunan core tax, pengembangan super apps Kemenkeu, upgrade CEISA 4.0, implementasi grand design organisasi, hingga pembangunan SINSW 2.0.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mengucapkan terimakasih dan berjanji akan menggunakan anggaran tersebut dengan baik sehingga seluruh program yang disusun berjalan sesuai rencana.
"Kami akan pergunakan dan optimalkan anggaran ini dalam rangka menjalankan tugas Kemenkeu di 2024 yang akan sangat-sangat menantang dan dinamis, dan kami mohon tetap dapat dukungan. Sekali lagi terimakasih atas dukungan dan persetujuan hari ini," pungkas Sri Mulyani.
(aid/rrd)
