Elite PKB Syaiful Huda sempat mengeluarkan pernyataan yang bikin lantaran berjanji akan memberikan subsidi BBM gratis untuk sepeda motor jika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan sangat tidak mungkin kalau pemerintah menggratiskan BBM. Karena dampaknya akan membebani belanja pemerintah terutama untuk subsidi
"Pertama tidak mungkin ya, karena begini pemerintah BBM ini ada dua subsidi ya. Pertama solar besarnya Rp 1.000 per liter subsidinya, kalau harga keekonomiannya di atas Rp 10.000 atau Rp 11.000 tergantung, maka kalau digratiskan sangat tidak mungkin," ujarnya kepada detikcom, Sabtu (9/9/2023).
Kemudian, jika BBM menjadi gratis maka ketidaktepatan sasaran juga akan semakin melebar. Karena saat ini saja skema subsidi BBM yang berlaku juga dinilai kurang tepat sasaran.
"Kalau subsidi BBM ini sebagian besar penerima subsidi ini bukan orang tidak mampu justru orang mampu. Jadi ketidaktepatan sasarannya tinggi, jadi yang menerima bukan masyarakat bawah tetapi masyarakat menengah atas kalau modelnya subsidi harga seperti ini," ujarnya.
Lalu, jika BBM subsidi digratiskan, beban negara akan semakin bertambah untuk membiayai bahan bakar masyarakat. Apalagi jika harga minyak internasional yang semakin tinggi karena Indonesia masih mengimpor BBM. Kalau harga tiba-tiba naik, maka anggaran negara bisa bertambah lagi untuk subsidi.
"Harga dunia semakin tinggi kemarin US$ 80 sampai US$ 90 per barel, pemerintah harus nambah lagi," ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menerangkan saat ini saja pemerintah membatasi anggaran untuk mensubsidi BBM seperti Pertalite dan Solar. Meski sudah dibatasi karena penggunaannya melampaui batas, sering kali juga anggaran malah melampaui batas.
"Kita melihat saja yang sudah diberikan hari ini itu subsidi ada anggaran untuk supaya tarif BBM lebih murah. Jadi bukan gratis ya jadi ada subsidi misalkan untuk Pertalite pada saat sekarang kuotanya terlewati artinya demandnya lebih besar daripada suplainya. Itu terjadi karena ada batasnya, pemerintah membatasi subsidi BBM karena ada keterbatasan anggaran," ujarnya.
Nah kemudian jika nanti digratiskan maka ada konsekuensi besar yang akan dihadapi oleh pemerintah. Konsekuensi itu terkait anggaran pemerintah untuk membiayai BBM bagi masyarakat akan semakin besar.
"Jadi menggratiskan BBM menurut saya sangat besar (anggarannya) sehingga harus ada konsekuensi terhadap alokasi untuk keperluan yang lain yang harus dikurangi. Itu yang perlu dikalkulasi jadinya yang jelas kalau sampai gratis sekali saya rasa relatif terlalu ambisius dengan kapasitas anggaran yang sekarang," pungkasnya.
(fdl/fdl)