.webp)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut saat ini banyak pemerintah daerah yang hanya fokus putar otak untuk mencari pemasukan daerah. Kondisi ini menurutnya disebabkan rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak sinkron antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat (Pempus).
"Jadi orang daerah cara berpikirnya itu untuk cara dapat duitnya itu dan sebagainya. Apa sebab utamanya? Perencanaan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah," kata Suharso, dalam sambutannya di acara seminar yang diselenggarakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).
Suharso mengatakan, skema penyaluran DAK sendiri belum mengalami perubahan sejak dirinya menduduki posisi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan hanya terjadi pada besaran nominalnya. Namun menurutnya, di masa yang akan datang penyesuaian perlu dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Isunya masih sama, dana-dana di daerah makin kecil fiscal multiplier-nya (efek pengganda) untuk belanja modal, yang ada untuk rutin, belanja ini," ujarnya.
Menurutnya, penyaluran DAK membutuhkan perubahan luar biasa, termasuk pula dengan jenis Transfer ke Daerah (TKD) lainnya. Ia pun mencontohkan, kondisi beberapa waktu lalu menyangkut otonomi daerah. Pada kala itu, DAK dari kementerian/lembaga (K/L) digerus dan dialokasikan kepada daerah karena menyangkut kewenangan. Akhirnya, daerah pun bergantung pada dana tersebut.
"Ada DAK yang hari ini dia bisa dapat Rp 300 miliaran karena terdiri dari beberapa kegiatan, beberapa K/L, tapi begitu yang akan datang ia turun. Tinggal seratusan miliaran misalnya," ujarnya.
Kondisi inilah yang akhirnya membuat pemda sibuk berpikir tentang bagaimana cara agar bisa mendapatkan alokasi yang besar. Menurutnya, apabila dilakukan sinkronisasi antara rencana pemda dengan pempus, bisa jadi penyaluran dan penggunaannya bisa lebih optimal.
Lewat seminar bertema 'Kualitas Belanja Transfer ke Daerah' ini, Suharso berharap masalah ini bisa menjadi bahan diskusi untuk melihat jauh ke depan. Pasalnya, apabila terus berkutat pada ketetapan yang sudah ada, ke depan aturan tersebut bisa jadi sudah tidak relevan untuk menghadapi Indonesia 2045.
"Jadi menurut saya cara kita melihat atau meletakkan transfer daerah ini yang kita sebut ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kecuali dana bagi hasil, itu mungkin harus dibongkar lagi. Cuma kan UU-nya sudah ada, cuma karena ini seminar saya mau nantang aja," pungkasnya.
Lihat juga Video 'Optimalkan Peran Pemuda, Ganjar Optimistis Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7%':
