.webp)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan upaya pemerintah menutup celah korupsi. Hal ini ia diskusikan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas yang saat itu menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Singkat cerita 2 tahun yang lalu, saya dan Mas Abdullah Azwar Anas @azwaranas.a3, Kepala LKPP saat itu berbincang tentang bagaimana caranya agar administrasi pemerintahan ini bisa berjalan efisien sehingga celah praktik korupsi bisa kita minimalisir?" kata Luhut di Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Senin (18/9/2023).
"Hasil pembicaraan tersebut saya sampaikan kepada kawan-kawan dari lintas Kementerian/Lembaga, kami pun sepakat untuk mulai menerapkan digitalisasi di sistem pemerintahan ini," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut mengatakan, dirinya membayangkan pemerintah punya sistem seperti Amazon, yang di dalamnya memuat anggaran sekitar Rp 1.600 triliun. Kemudian secara bertahap seluruhnya masuk ke dalam e-katalog.
"Saya membayangkan negara ini akan punya sistem seperti e-commerce Amazon, yang di dalamnya akan ada sekitar Rp 1600 Triliun pengadaan pemerintah, kemudian secara bertahap seluruhnya masuk ke e-katalog," imbuhnya.
Luhut menyebut dirinya sudah membubuhkan paraf pada draf Rancangan Undangan-undangan (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa/Publik Terobosan lewat RUU tersebut disebut akan menciptakan transformasi besar dalam sistem administrasi bernegara di Indonesia.
"Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa jika RUU ini disahkan, banyak manfaat yang akan negara ini peroleh, misalnya; bagi UMKM dan Perusahaan, lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar," sebutnya.
Selain itu berbagai inovasi akan bisa terus tercipta, dan yang paling penting bagi saya, efisiensi dan transparansi akan terjadi sehingga praktik korupsi bisa berkurang karena seluruh kegiatan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, dilakukan melalui e-katalog.
Jika efisiensi dan transparansi tercipta, maka kesempatan UMKM dalam negeri untuk naik kelas dan semakin bersaing dengan produk impor semakin besar. Adapun setelah diparaf, RUU ini akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kemudian dibahas di DPR.
"Saya berharap satu upaya kecil ini akan mewujudkan dua hal besar yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu pengadaan barang dan jasa yang akan diikuti oleh produsen-produsen lokal Indonesia dilakukan secara transparan, sehingga akan tumbuh "trust" dan kecintaan terhadap produk lokal buatan Indonesia," pungkasnya.
(ily/hns)
