Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mendorong agar pemerintah lebih cepat membayar utang ke BUMN. Hal itu agar tidak menjadi beban jadi perusahaan pelat merah.
Demikian disampaikan pria yang akrab disapa Tiko usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR membahas utang pemerintah. Rapat ini sendiri digelar secara tertutup.
Tiko menjelaskan, pihaknya rutin melaporkan kepada Komisi VI mengenai penugasan pemerintah. Dalam kesempatan itu, pihaknya mendorong agar pembayaran dari penugasan pemerintah ini dipercepat. Meski, Tiko belum buka suara mengenai utang pemerintah ke BUMN.
"Dan kami kemari melaporkan seluruh penugasan dan memang setiap tahun selalu ada outstanding daripada penagihan. Intinya kami mendorong untuk ada percepatan pembayaran dan juga ada regulasi ke depan yang lebih jelas, antara kementerian teknis, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan sehingga penugasan ini semua didasari dengan anggaran fiskal yang memadai," katanya di DPR Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Dia mengatakan, jika pembayaran lambat maka akan memberikan tekanan pada cashflow atau arus kas perusahaan pelat merah. Kemudian, perusahaan harus berutang untuk menunggu pembayaran tersebut.
Menurutnya, hal itu bisa menjadi tidak efisien karena ada tambahan biaya bunga.
"Ditanya Komisi VI, sebisa mungkin ke depan kita kurangi, supaya tidak ada biaya bunga untuk hanya membridging sebelum pembayaran itu," ujarnya.
Masalah penugasan pemerintah ke BUMN ini nantinya juga bakal diatur dalam Rancangan Undang-undang BUMN yang kini tengah dibahas.
"Kami kan sedang mendiskusikan draft RUU BUMN dengan temen-temen Komisi VI dan Baleg, memang kita usulkan ke depan semua penugasan ini dari kementerian teknis diatur sebelum APBN. Jadi antara menteri teknis, menteri keuangan dan menteri BUMN," katanya.
"Misalnya penugasan energi, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN sepakat dulu, apakah untuk solar, untuk LPG, untuk Pertalite berapa juta kilo liter, dan berapa anggarannya semua dituangkan di APBN sehingga semuanya jelas, berapa penugasannya dan sumber pendanaan dari fiskal tersedia apa nggak," jelasnya.
(acd/rrd)