Jakarta -
Tingkat inflasi Indonesia yang naik signifikan di tahun 2022 akibat kondisi geopolitik global serta momen pemulihan ekonomi pascapandemi menimbulkan gejolak harga komoditas global. Untuk menghadapi hal tersebut, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah memberikan arahan empat agenda prioritas, salah satunya terkait pengendalian inflasi.
Per Agustus 2023, BPS mengungkapkan inflasi Indonesia kini sebesar 3,3% year on year (yoy). Jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan inflasi di tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,5% yoy.
Sejak awal tahun 2023 laju inflasi Indonesia menunjukkan tren perlambatan hingga perlahan bergerak pada kisaran sasaran inflasi yang ditargetkan yaitu 3±1% yoy. Meski harga beberapa komoditas pangan sempat naik sebagai akibat dari dampak El Nino yang juga terjadi di berbagai negara, namun inflasi pangan masih menunjukkan arah yang positif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pergerakan inflasi yang terus menurun ini tidak terlepas dari kesinambungan kebijakan yang secara konsisten dilakukan. Sinergi yang dilakukan oleh seluruh pihak, baik dari sisi otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil berkontribusi terhadap tingkat harga yang terkendali.
Langkah Menjaga Angka Inflasi Indonesia
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional 2023, Jokowi juga memberikan arahan agar pengendalian inflasi dilakukan melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
Sinergi dan inovasi ini menjadi dua kata kunci penting dalam menjaga stabilitas harga. Terutama dalam konteks menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Berbagai mitigasi dan langkah kebijakan dirancang sebagai bagian dari agenda pengendalian inflasi nasional yang terus diorkestrasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kelembagaan tersebut semakin diperkuat, baik di pusat dan daerah. Tujuannya, untuk memastikan stabilitas harga dapat dijaga hingga ke level daerah. Berbagai respons kebijakan pun terus dirancang untuk menjawab tantangan jangka pendek guna mendukung strategi menjaga inflasi dalam jangka menengah.
Adapun beberapa langkah yang dilakukan dalam menjaga inflasi antara lain menciptakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi efektif. Langkah ini menjadi pedoman implementasi strategi pencapaian inflasi dari hulu hingga hilir, demi menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan.
Untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi, inflasi yang stabil sangat dibutuhkan. Tingkat inflasi yang optimal juga harus diciptakan sebagai insentif bagi dunia usaha dengan memperhatikan situasi ekonomi yang harus terus tumbuh.
Di sisi lain, pergerakan inflasi harus terus dijaga guna menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah perlu menjaga akses terhadap pangan dengan mengendalikan inflasi pangan yang bersifat fluktuatif.
Peran APBN untuk Jaga InflasiAdapun salah satu upaya pengendalian inflasi dari segi kebijakan fiskal bisa terlihat dari peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memiliki fungsi stabilisasi, yakni sebagai shock absorber terhadap gejolak dalam perekonomian.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN selalu digunakan secara efektif, bekerja keras, dan terus berhasil mengendalikan tantangan pandemi. APBN pun digunakan untuk mempercepat momentum pemulihan ekonomi Indonesia.
"APBN selalu diharapkan menjadi instrumen utama dan diandalkan dalam mengelola berbagai potensi gejolak. APBN harus kita jaga untuk menjadi instrumen yang sehat dan sustainable karena agenda pembangunan kita masih sangat banyak," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9/2023).
Pada tahun 2022 ketika inflasi di berbagai negara meningkat secara signifikan, peran APBN dioptimalisasi untuk meredam dampak tingginya gejolak harga komoditas global bagi Indonesia. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menginisiasi berbagai program perlindungan sosial demi melindungi kelompok yang miskin dan rentan.
Pemerintah RI juga melakukan intervensi harga serta menjaga ketersediaan stok dan cadangan pangan untuk menjaga level harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah terus melakukan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Target Pengendalian Inflasi 2024
Di tahun 2024, pemerintah bersama DPR telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro dalam untuk inflasi sebesar 2,8 persen. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah terhadap laju inflasi di tahun 2024 yang terkendali dan mampu berada di dalam sasaran inflasi 2,5%±1%.
Hal tersebut juga menandakan pemerintah akan terus berkomitmen menjaga inflasi. Upaya ini tentunya mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli di tengah tantangan ke depan yang terus berkembang.
Demi mencapai target tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID bersinergi menciptakan strategi jangka pendek dan panjang. Berbagai langkah menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek dilakukan secara konsisten demi menjaga risiko volatilitas harga pangan pada daya beli masyarakat.
Dari sisi produksi pangan, produktivitas sektor pertanian pun diimbau untuk terus ditingkatkan agar pasokan terjaga serta perlu didukung dengan alokasi anggaran ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah berupaya menurunkan biaya logistik yang dapat mengatasi disparitas harga di daerah dengan dukungan anggaran infrastruktur.
Lebih lanjut, APBN diharapkan akan terus optimal dalam menjalankan perannya sebagai shock absorber. Terutama dalam menghadapi perekonomian yang penuh ketidakpastian di tahun-tahun mendatang dan mewujudkan berbagai target pengendalian inflasi di Tanah Air.
Dalam rangka menjalankan peran tersebut, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian inflasi akan terjaga dan menjadi landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
.webp)
