.webp)
Peran APBN untuk Jaga Inflasi
Adapun salah satu upaya pengendalian inflasi dari segi kebijakan fiskal bisa terlihat dari peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memiliki fungsi stabilisasi, yakni sebagai shock absorber terhadap gejolak dalam perekonomian.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN selalu digunakan secara efektif, bekerja keras, dan terus berhasil mengendalikan tantangan pandemi. APBN pun digunakan untuk mempercepat momentum pemulihan ekonomi Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBN selalu diharapkan menjadi instrumen utama dan diandalkan dalam mengelola berbagai potensi gejolak. APBN harus kita jaga untuk menjadi instrumen yang sehat dan sustainable karena agenda pembangunan kita masih sangat banyak," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9/2023).
Pada tahun 2022 ketika inflasi di berbagai negara meningkat secara signifikan, peran APBN dioptimalisasi untuk meredam dampak tingginya gejolak harga komoditas global bagi Indonesia. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menginisiasi berbagai program perlindungan sosial demi melindungi kelompok yang miskin dan rentan.
Pemerintah RI juga melakukan intervensi harga serta menjaga ketersediaan stok dan cadangan pangan untuk menjaga level harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah terus melakukan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Target Pengendalian Inflasi 2024
Di tahun 2024, pemerintah bersama DPR telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro dalam untuk inflasi sebesar 2,8 persen. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah terhadap laju inflasi di tahun 2024 yang terkendali dan mampu berada di dalam sasaran inflasi 2,5%±1%.
Hal tersebut juga menandakan pemerintah akan terus berkomitmen menjaga inflasi. Upaya ini tentunya mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli di tengah tantangan ke depan yang terus berkembang.
Demi mencapai target tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID bersinergi menciptakan strategi jangka pendek dan panjang. Berbagai langkah menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek dilakukan secara konsisten demi menjaga risiko volatilitas harga pangan pada daya beli masyarakat.
Dari sisi produksi pangan, produktivitas sektor pertanian pun diimbau untuk terus ditingkatkan agar pasokan terjaga serta perlu didukung dengan alokasi anggaran ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah berupaya menurunkan biaya logistik yang dapat mengatasi disparitas harga di daerah dengan dukungan anggaran infrastruktur.
Lebih lanjut, APBN diharapkan akan terus optimal dalam menjalankan perannya sebagai shock absorber. Terutama dalam menghadapi perekonomian yang penuh ketidakpastian di tahun-tahun mendatang dan mewujudkan berbagai target pengendalian inflasi di Tanah Air.
Dalam rangka menjalankan peran tersebut, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian inflasi akan terjaga dan menjadi landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
(anl/ega)
