Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kedaulatan pangan saat ini menjadi isu penting. Jokowi mencatat 22 negara menyetop ekspor pangan, termasuk beras.
Di antaranya Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar. Dalam jangka panjang, Jokowi menilai hal ini bakal meningkatkan harga pokok pangan.
"Saya baca bukan lagi 19 tapi ada 22 negara tidak mau mengekspor pangan. (negaranya) ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, Myanmar terakhir juga akan masuk, tidak akan mengekspor bahan pangan. Kalau ini diterus-teruskan, semua bahan harga pokok pangan akan naik. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerem semuanya, tidak mengekspor pangan," terang Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jumat sore (29/9/2023).
"Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya, ngerem semuanya. Oleh sebab itu, sepuluh tahun, lima tahun ke depan visi taktis itu harus kita miliki," sambung Jokowi
Oleh sebab itu Indonesia perlu mencari langkah taktis mewujudkan kedaulatan pangan. Apalagi swasembada pangan bukan hal yang mudah untuk dituntaskan.
Jokowi juga berharap siapapun presiden yang terpilih pada 2024 harus memiliki langkah taktis untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Salah satu caranya dengan menggencarkan proyek infrastruktur penopang pangan seperti waduk, embung, hingga irigasi.
Selanjutnya, Jokowi juga menitip pesan penting kepada Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDI-Perjuangan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi berharap Ganjar akan langsung masuk ke program kedaulatan pangan.
"Tadi saya bisik-bisik ke beliau (Ganjar), Pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama," ucap Jokowi disambut tepuk tangan peserta Rakernas.
Jokowi menambahkan semua calon presiden harus memiliki visi konkrit untuk mewujudkan kedaulatan pangan sedari sekarang. Apalagi di tengah situasi geopolitik global saat ini dibutuhkan rencana yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan persoalan pangan.
(hns/hns)