.webp)
Menurut Jokowi 90% produk di toko online merupakan barang impor. Padahal, menurutnya Indonesia memiliki kapasitas pasar yang besar dengan total konsumen mencapai 123 juta dan potensi perdagangan digital hingga Rp 11.250 triliun.
"Ada 123 juta tadi konsumen kita, tapi kita hanya jadi konsumen dan 90% hati-hati barangnya barang impor lebih bahaya lagi bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus, tapi 90% barang-barang impor," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Lemhanas RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Menurutnya, produk-produk impor itu mengancam produk dalam negeri. Pasalnya, produk impor itu harganya dibuat sangat murah. Pemilik aplikasi membakar uang untuk memberikan diskon. Saking murahnya, Jokowi menemukan harga baju cuma Rp 5.000.
Yang ditakutkan lagi, bila masyarakat sudah kecanduan belanja di sebuah aplikasi dengan harga murah nantinya aplikasi tersebut menguasai data dan perilaku pasar di Indonesia.
"Ini harganya sangat murah, bahkan baju kemarin ada yang dijual cuma Rp 5.000, artinya di situ ada predatory pricing mulai bakar uang yang mulai menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini," beber Jokowi.
Kondisi tadi menurut Jokowi sama halnya seperti bentuk kolonialisme modern. Dia menjabarkan serbuan barang impor murah dan banjir promo dari penyedia e-commerce membuat masyarakat keranjingan belanja murah.
Lalu perlahan-lahan, harga barang dinaikkan hingga sangat mahal. Masyarakat yang sudah ketergantungan mau tidak mau akhirnya mengikutinya. Pada ujungnya, pasar dikontrol dengan sendirinya oleh barang-barang impor.
"Jangan mau kita kena kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi. Mungkin awal-awal harganya masih Rp 5.000. Begitu semua sudah masuk, beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan Rp 500 juta, kalau begitu mau apa? Sudah nggak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan di situ," papar Jokowi.
Ancaman bukan cuma terjadi pada serbuan produk murah. Ancaman juga muncul dari penyedia jasa e-commerce yang dapat memiliki data-data kebiasaan dan selera masyarakat sebagai pengguna.
Hal ini menurutnya harus dilindungi. Maka dari itu pemerintah harus membuat regulasi untuk mengantisipasi hal tersebut.
"Oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. Harus dilindungi betul, regulasinya yang harus mengejar. Bukan kita yang ngurusi urusan masalah regulasi mbuletnya ke mana-mana, ruwetnya ke mana-mana, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aja belum jadi," beber Jokowi.
Simak juga Video 'APBN Masih Dipakai Buat Belanja Barang Impor, Jokowi: Bodoh Sekali Kita!':
(hal/hns)
