Pemerintah berencana melakukan merger pada dua maskapai anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Citilink dan Pelita Air. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, lisensi pesawat reguler Pelita Air nantinya akan dipindah ke Citilink.
Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, Pelita Air yang merupakan salah satu lini bisnis Pertamina Group bakal fokus menjalankan bisnis untuk penerbangan Charter.
"Pelita yang sekarang kan yang charter memang Pertamina punya, itu tetap di Pertamina karena mereka melayani operation-nya Pertamina yang charter business," jelasnya di sela acara HSBC Summit 2023 di St. Regis Hotel Jakarta, dikutip Kamis (12/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, bisnis penerbangan reguler Pelita Air dan penerbangan charter akan dipisah menjadi dua entitas perusahaan yang terpisah, atau akan ada 2 PT untuk reguler dan charter. Sementara brand Pelita untuk penerbangan reguler masih dipertahankan.
"Masih ada, kita pertahankan, Bagus Pelita bagus, as a good brand sekarang. (Dipisah?) Ya dipisah, ada 2 PT," lanjutnya.
Tiko menyebut pemerintah juga sedang mendiskusikan rencana memasukkan Pelita dan Citilink Holding Aviasi dan Pariwisata InJourney, setelah merger dilakukan.
"Jadi memang yang kita bedakan memang Pelita yang reguler saja, bukan yang charter. Tapi kita ini lagi diskusi apakah nanti di Citilink, atau nanti bahkan mungkin dua-duanya kita masukkan ke InJourney juga," beber Tiko.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan bocoran terkait dengan rencana penggabungan maskapai BUMN tersebut. Nantinya, Pelita Air akan bergabung dengan Citilink di segmen Low-Cost Carrier (LCC). Walau demikian, tetap akan ada dua maskapai dengan target market yang berbeda. Harapannya, merger ini bisa terselesaikan pada tahun ini.
"Iya nanti tergantung masing-masing pembukuan dong. Nanti Garuda tetap di premium, lalu Citilink dan Pelita merger, tapi kita lihat pembukuannya seperti apa. Perlu proses lah. Kalau bisa tahun ini, tahun ini. Kalau nggak, awal tahun depan," kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).
(ily/kil)