.webp)
Buruh terus mendesak pemerintah mendongkrak upah minimum provinsi (UMP) 2024 naik 15%. Presiden Partai Buruh Said Iqbal membeberkan beberapa alasan kelompok buruh menuntut kenaikan tersebut.
Di antaranya, Indonesia menjadi bagian kelompok negara menengah atas atau upper middle income country. Said Iqbal menilai dengan pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita Indonesia sekitar US$ 4.500 ini setara dengan upah Rp 5,6 juta per bulan. Sebab itu, UMP DKI Jakarta harusnya sudah naik hingga Rp 700.000 per bulan.
"Negara berpenghasilan menengah di kelompok atas minimal penghasilannya US$ 4.500. Kalau dikalikan Rp 15.000, dibagi 12 bulan jadi Rp 5,6 juta per bulan. Jakarta sekarang Rp 4,9 juta. Untuk menuju Rp 5,6 juta, upper middle income country masih kurang Rp 700.000. Ya, itu 15%. Jadi, kita tidak mengada ada," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Iqbal juga menyoroti kenaikan upah PNS dan TNI/Polri 8% dan pensiunan 12%. Dia dan kelompok buruh tidak keberatan untuk hal tersebut.
Namun, dia berpendapat sebaiknya kenaikan upah buruh harus lebih tinggi dari PNS atau sebesar 15%. Menurutnya, buruh sebagai pembayar pajak seharusnya lebih besar dari PNS yang dibayar melalui pajak.
Dia juga menambahkan bahwa hasil survei Litbang Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan angka kebutuhan hidup layak ditemukan rata-rata kenaikan 12 hingga 15%.
"Survei harga daging, beras, dan lain-lain, 64 item, survei beberapa pasar kabupaten/ kota, kenaikan 12-15%. Nyambung tuh dengan kenaikan pensiunan 12-15 persen," jelasnya.
Kemudian, kenaikan beras yang mencapai 40% dan sejumlah bahan makanan lain sebesar 15%. Kenaikan sejumlah bahan pangan tersebut sejalan dengan tingkat inflasi yang setiap bulan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
"Coba aja lihat BPS. Inflasi makanan kan yang dikonsumsi masyarakat bawah. Dengan dasar itu, inflasi makanan 15%, seharusnya upah minimum naik 15%. Lihat aja inflasi makanan," imbuhnya.
