.webp)
Pasangan Calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mempunyai sejumlah visi dan misi dalam bidang ekonomi yang akan diwujudkan jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apa saja?
Dalam berkas visi, misi, dan program kerja bertajuk "Indonesia Adil Makmur" yang diperoleh detikcom, Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengatakan memiliki visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua". Pertimbangan ini disebut AMIN diambil setelah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua.
"Perjalanan panjang tersebut memberi bukti bahwa kehidupan rakyat saat ini masih dipenuhi berbagai masalah. Dan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi semua, yang dibutuhkan adalah perubahan. Perubahan tidak hanya suatu keinginan, tetapi juga suatu keniscayaan. Apa yang kami dengar dan kami tangkap dari rakyat semakin menguatkan tekad kami untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi negeri. Dengan perubahan sebagai dasar gagasan, kami mengusung visi yang merupakan impian jutaan rakyat Indonesia, yakni: 'Indonesia Adil Makmur untuk Semua'," tulis AMIN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam delapan misi yang diberi nama '8 Jalan Perubahan'. Dari sejumlah tersebut, setidaknya dua di antaranya berkaitan dengan persoalan ekonomi. Berikut adalah penjelasan selengkapnya:
Misi Pertama: Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air
Di misi pertama, pasangan AMIN mengatakan bahwa kebutuhan pokok adalah hak dasar setiap warga negara. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap pangan, hunian, energi, dan air ang terjangkau adalah prasyarat terwuudnya masyarakat sejahtera.
Menurut mereka, 'kemandirian' harus diriong guna memastikan Indonesia memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk memproduksi pangan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor produk pangan strategis, menekan risiko krisis pangan akibat dinamika global.
"Sekaligus menyejahaterakan petani (yang mewakili 30% tenaga kerja) yang mayoritas belum sejahtera," tulis AMIN.
Setidaknya ada empat aspek dalam misi ini. Keempatnya adalah Kemandirian Pangan, Kemudahan Akses Hunian, Ketahanan Energi, Dan Kedaulatan Air.
1. Di aspek Kemandirian Pangan, sejumlah janji AMIN adalah ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, kemudian melakukan "Revolusi Agromaritim" agar petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, serta membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistic guna menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi.
2. Di aspek Kemudahan Akses Hunian, AMIN berjanji akan melalukan sejumlah hal seperti menyediakan hunian layak dekat pusat kota dengan harga terjangkau bagi semua kalangan termasuk anak muda dan pekerja informal, serta KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan anak muda yang belu mempunyai remah.
3. Di aspek Ketahanan Energi, beberapa rencana kerja AMIN meliputi mendorong peningkatan stok BBM nasional ke tingkat aman dengan perencanaan impor yang matang. Lalu mendorong inovasi pembiayaan energi baru terbarukan (EBT) dengan berbagai pendekatan sepertidevelopment funding. Kemudian membentuk dana abadi (resource endowment fund)yang berasal dari pendapatan sumber daya alam yang dialokasikan untuk riset EBT.
4. Sementara di Aspek Kedaulatan Air, AMIN berjanji untuk melakukan di antaranya, memperbaiki tata kelola sumber daya air, memastikan setiap rumah tangga di Indonesia mendapat air minum layak dengan harga terjangkau, dan memastikan konservasi cadangan air tanah melalui pengendalian ekploitasi air tanah masif serta mendorong kota-kota menerapkan prinsip sponge city.
Misi Kedua: Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha Dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, Serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil Di Negeri Sendiri dan Bertumbuh Di Kancah Global
Pada misi ini, AMIN mengatakan negera perlu memastikan angkatan kerja mendapat pekerjaan, keluarga bisa menabung serta merencanakan masa depan. Bagi mereka, negara berperan dalam menyuburkan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja dan menguatkan sistem perlindungan sosial.
Semua ini diperlukan agar kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan turun secara signifikan. Terkait hal ini diperlukan kebijakan moneter dan fiskal yang penuh terobosan. Selain itu dibutuhkan industrialisasi, pengembangan dan optimalisasi sektor maritim dan sumber daya alam.
"Misi ini juga mencakup pembaharuan BUMN agar berfungsi optimal dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan, pemberdayaan koperasi yang bertumbuh kembang sesuai amanat konstitusi, dan pengembangan UMKM yang selama ini mempekerjakan mayoritas angkatan kerja," tulis AMIN.
Setidaknya ada 18 aspek dalam misi ini. Mulai dari Pengetasan Kemiskinan, Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas, Pemerataan Ekonomi, Kesetaraan Akses Bagi Perempuan dan Kelompok Rentan untuk Berkarya, Kebijakan Fiskal Sebagai Pendorong Pertumbuhan dan Pemerataan, Kebijakan Moneter yang Mendukung Stabilitas Ekonomi.
Kemudian, Sektor Keuangan yang Tangguh dan Efisien, Kelembagaan Keuangan Negara, Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha, Hilirisasi dan Industri, Infrastruktur Jaringan Logistik, Ekonomi Maritim dan Kelautan, Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan.
Serta, Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Kreatif, Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reposisi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Korporasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan terakhir, Ekonomi Keuangan dan Syariah.
Dalam aspek Pengetasan Kemiskinan, AMIN berjanji bakal menuntaskan kemiskinan dengan sejumlah hal seperti memperbaiki skema bantuan sosial bersifat langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih tetap sasaran. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, khususnya pangan dan papan, akan dilakukan dengan program JAS MERAH PUTIH (Jaringan Pasar Penyedia Kebutuhan Pokok Murah Berbasis Komunitas Di Desa Dan Kantong Kemiskinan Kota).
Dalam aspek Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas, AMIN mengatakan akan berupaya mendorong ketersediaan lapangan kerja dengan sejumlah kebijakan seperti menaikkan batas Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara rasional untuk mendorong industri komponen lokal dalam membuka lapangan kerja berkualitas melalui pelibatan dunia usaha. Serta menegakkan peraturan ketenagakerjaan untuk menata peran Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk memberantas TKA ilegal.
Kemudian dalam aspek Pemerataan Ekonomi, AMIN mengatakan akan melakukan beberapa hal seperti, Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja, memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasidalam kegiatan ekonomi produktif, serta melakukan penguatan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman.
Pada aspek Kesetaraan Akses Bagi Perempuan dan Kelompok Rentan untuk Berkarya, AMIN juga berjanji memenuhi hak masyarakat rentan dengan di antaranya, menyelenggarakan program "Indonesia Ramah Ibu dan Anak" salah satunya dengan memastikan implementasi cuti hamil bagi ayah dan ibu. Serta memastikan setiap layanan publik menyediakan infrastruktur ramah disabilitas.
Lanjut halaman berikutnya.
