Nama pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah resmi diketahui ke publik. Ketiga paslon tersebut diharapkan bisa membenahi beberapa sektor industri.
Salah satunya di industri perikanan. Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menilai selama ini kebijakan di industri perikanan tidak efesien dan efektif. Alhasil, tidak menimbulkan dampak signifikan kepada kesejahteraan nelayan yang sebagian besar nelayan kecil. Misalnya, masih banyak institusi-institusi yang terlibat di industri perikanan.
Menurutnya, lebih baik membentuk salah satu badan atau institusi yang benar-benar berfokus untuk satu urusan perikanan saja. Sebagai contoh, sebelum berlayar, nelayan membutuhkan surat-surat izin.
"Ini kita direpotkan dengan segala macam yang tidak penting sebenarnya, seperti misalnya banyak surat-surat yang memang diperlukan nelayan untuk sekali melaut. Kan bagaimana nelayan mau berangkat ke laut wong surat-surat banyaknya yang mereka urus," katanya kepada detikcom, Senin (23/10/2023).
Dengan begitu, dia pun berharap adanya kebijakan pelaksanaan surat perahu yang efektif dan efesien sehingga memudahkan aktivitas para nelayan. Selain itu, pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata, khususnya untuk pulau terluar.
Dia bilang, meningkatkan industri perikanan tanpa pemerataan infrastruktur akan sulit dilakukan.
"Kadang ketika kita bicara industri perikanan lalu infrastrukturnya tidak disiapkan malah itu akan menjadi jargon-jargon saja itu. Semua infrastruktur harus dibenahi terutama untuk daerah-daerah untuk di pulau terluar karena kalau kita di industri perikanan tanpa itu juga mustahil dilakukan," imbuhnya.
Untuk itu, siapapun presiden yang terpilih lebih baik meningkatkan infrastruktur terlebih dahulu untuk daerah-daerah terpencil.
Di sisi lain, Ekonom & Financial Market Specilist Lucky Bayu Purnomo mengatakan siapapun presiden yang terpilih nanti harus mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dia menilai PDB menjadi salah satu indikator kemampuan tata kelola negara.
Kemudian dia juga berharap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa terlaksana dengan tepat sasaran.
"Jadi, anggaran-anggaran yang dialokasikan Indonesia itu segera direalisasikan dan tepat sasaran realisasinya. Ketiga tentu harus dalam realisasi ada check and balance supaya tidak korupsi dan segala macam," katanya kepada detikcom.
Dia pun mengingatkan kepada capres dan cawapres untuk memberikan janji yang lebih realistis. Mengingat masih banyak faktor eksternal dan internal yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
(rrd/rir)