.webp)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah dokumen yang berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan. Teks ini menyatakan komitmen bertanggung jawab sepenuhnya pada kebenaran informasi.
Komitmen ini tentunya disertai bukti atau jaminan yang menyatakan kebenaran informasi. Selain itu, SPTJM disertai ketentuan jika terbukti melakukan pelanggaran.
Pengertian SPTJM
Dikutip dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, SPTJM dibuat untuk menyatakan kebenaran informasi terkait calon siswa pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). SPTJM dibuat kepala sekolah untuk Dinas Pendidikan di wilayahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 269/PMK.05/2014, SPTJM adalah pernyataan yang dibuat atau diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA). Surat ini berisi jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
Fungsi SPTJM
Para praktiknya, SPTJM dibuat di hampir semua proses yang membutuhkan akurasi data. Pembuat SPTJM diharapkan mengerti konsekuensi, tanggung jawab, dan pentingnya keberana informasi yang diberikan.
Berikut beberapa fungsi dari SPTJM:
1. Memberikan jaminan keakuratan pengeluaran
Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 269/PMK.05/2014, SPTJM digunakan untuk memberikan jaminan bahwa semua pengeluaran yang dicantumkan pada dokumen tersebut telah dihitung dengan benar. Hal ini termasuk dengan perhitungan jumlah uang yang harus dibayarkan dan kesesuaian jenis pengeluaran.
2. Menyediakan bukti tanggung jawab
SPTJM adalah bukti tertulis dari tanggung jawab pihak yang menandatanganinya. Dengan menandatangani SPTJM, pihak yang berwenang secara tegas menyatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kesalahan atau kelebihan pembayaran dalam pengeluaran yang dijamin SPTJM.
3. Pengendalian Keuangan
SPTJM dapat membantu untuk mengendalikan keuangan dengan memastikan bahwa pengeluaran yang dijamin SPTJM telah dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan pengeluaran.
4. Perlindungan terhadap kekurangan keuangan
SPTJM dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap kekurangan keuangan. Jika terjadi kelebihan pembayaran atay terjadi kesalahan, maka pihak yang menandatangani akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana. Hal ini memberikan perlindungan bagi keuangan negara dari kerugian yang mungkin akan terjadi.
5. Kepatuhan pada peraturan
SPTJM memastikan bahwa pengeluaran pemerintah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. SPTJM dapat membantu untuk memastikan bahwa semua proses keuangan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Contoh SPTJM dan Cara Memperolehnya
Format SPTJM biasanya disertakan pada berbagai proses yang memerlukan dokumen ini. Pembuat SPTJM bisa mengunduhnya di website terkait dan memberikan informasi yang diperlukan. Berikut contoh SPTJM dikutip dari laman resmi BPK
KEMENTERIAN/LEMBAGA ......(KOP SURAT)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .................... (1)
NIP : .................... (2)
Jabatan : .................... (3)
Satuan Kerja : .................... (4)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Perhitungan ..... (5) ..... sebesar ..... (6) ..... (dengan huruf) telah dihitung dengan benar.
2. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran ..... (7) ..... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan tersebut ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
.......... (8) ..........
Kuasa Pengguna Anggaran
(9)
Nama Lengkap
NIP
Petunjuk Pengisian SPTJM
Petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) adalah sebagai berikut:
1. Isi nama pejabat yang menandatangani SPTJM
2. Isi Nomor Induk Pegawai (NIP) penanda tangan SPTJM
3. Isi dengan jabatan kuasa pengguna anggaran (KPA)
4. Isi dengan nama satuan kerja bersangkutan
5. Isi dengan jenis pengeluaran negara
6. Isi dengan jumlah uang yang harus dibayar dalam angka
7. Isi dengan jenis pengeluaran negara
8. Isi dengan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SPTJM
9. Isi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi dengan cap dinas satuan kerja yang bersangkutan.
Demikian penjelasan tentang SPTJM. Semoga bermanfaat.
(row/row)
