.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para penjabat kepala daerah di Indonesia soal kenaikan harga bahan pokok di tengah siklus cuaca El Nino yang terjadi. Salah satu yang disoroti adalah harga beras yang berdasarkan datanya sudah naik 19,8% secara year to date.
Artinya sejak awal tahun hingga hari ini, harga beras telah mengalami kenaikan hingga 19,8%. Sementara secara bulanan kenaikan tercatat 2,5%.
Melihat harga bahan pokok yang tinggi, Jokowi memberikan titah kepada para kepala daerah untuk turun tangan alias intervensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hati-hati saya cek terakhir (harga) beras sudah naik 19,8% year to date, kalau month to date 2,5% naiknya. Hati-hati, Kalau pemerintah daerah ada kemampuan segera intervensi, agar inflasi bahan pangan ini tidak semakin naik," ujar Jokowi saat memberikan arahan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).
Jokowi memerintahkan agar kepala daerah rajin-rajin blusukan ke pasar untuk mengecek stok dan harga bahan pangan. Dengan berkunjung ke pasar masalah yang membuat harga pangan naik bisa terlihat jelas, solusi yang taktis dan tepat guna pun bisa lebih cepat didapatkan.
"Maka lihat pasar itu penting, liat stoknya di kabupaten, kota, provinsi cek liat. Jangan terjebak rutinitas sehari hari, administrasi sehari-hari yang penting penting mesti dicek terlebih dahulu. Ini beres baru kerjain administrasi, memang di pasar ada yang naik dan turun, tapi urusan harga harus dikendalikan," ungkap Jokowi.
"Saya ingatkan jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan," lanjutnya.
Pakai Dana APBD
Jokowi juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menggunakan dana tak terduga pada postur APBD untuk mengatasi masalah inflasi. Menurutnya, secara aturan dana tak terduga bisa digunakan. Bahkan, dia sampai memastikan hal ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga hadir dalam acara arahan tersebut.
"Sebetulnya anggaran tak terduga (di APBD) itu bisa dipakai untuk atasi inflasi, betul Bu Menkeu, pak Mendagri boleh? Payung hukumnya sudah ada. Artinya bapak ibu jangan ragu ragu gelontorkan anggaran apabila inflasi naik harga-harga naik, segera grojog pasokannya," ungkap Jokowi.
Bila masalahnya adalah produksi yang membuat pasokan kurang, menurutnya kepala daerah bisa bekerja sama dengan daerah-daerah lain yang menjadi sentra produksi. Misalnya, untuk bawang, bisa saja bekerja sama dengan Brebes yang merupakan penghasil bawang.
Nah nantinya, dana tak terduga APBD bisa digunakan untuk mensubsidi transportasi pengiriman bahan pokok yang dibeli dari luar daerah.
"Carikan dong ke tempat produksinya, bawang putih naik, cari langsung Brebes misalnya. Beras cari stok ke kabupaten yang memiliki surplus beras sehingga beras terkendali. Yang di-cover apanya? Biaya transportasinya ditanggung Pemda biar harga sama dengan produksi," jelas Jokowi.
(hal/kil)
