.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim, Erick Thohir mendorong percepatan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN). Hal ini disampaikannya kepada sejumlah jajaran kementerian Rapat Koordinator di Kementerian ESDM hari ini, Senin (30/10/2023).
Menggantikan posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang masih dalam masa pengobatan, Erick memberikan arahan agar masing-masing kementerian memberikan progres nyata terkait pelaksanaan proyek utama 6 kelompok pembangunan kuartal III sebelum berakhirnya kabinet Presiden Joko Widodo. Rapat yang dihadiri oleh tujuh Kementerian di dalam lingkup Kemenko Marves ini membahas secara tuntas strategi yang harus diambil untuk percepatan program-program tersebut.
Adapun pelaksanaan proyek utama pada 6 kelompok Pembangunan kuartal III terdiri dari Indikator Pembangunan Nasional, Janji Presiden, Major Project, Proyek Strategis Nasional, SDGs dan Direktif Presiden. Selain itu, dirinya juga menegaskan untuk penyempurnaan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick mengatakan, Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) dalam mencapai target pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan dukungan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, di antaranya untuk infrastruktur pendukung, akses permodalan, sarana transportasi dan sistem logistik, integrasi penataan ruang, integrasi perizinan pusat dan daerah, inovasi teknologi produksi dan hilirisasi produk kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, ia meminta agar KL terkait dapat mendukung program dan kegiatan KKP. Begitu pula dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Saat ini Kemenko Marves bersama KLHK sedang mengkoordinasikan penyempurnaan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lainnya di luar dua belas lokasi yang telah ditetapkan," ujar Erick, dalam keterangan tertulis, Senin (30/10/2023).
Ia juga menyoroti tragedi kebakaran dalam waktu 3 bulan terakhir dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino. Sedikitnya sudah ada 30 TPA yang terbakar. Dalam hal ini, menurutnya penggunaan teknologi pengolah sampah ramah lingkungan sangat penting dan urgen bagi daerah-daerah yang sudah darurat sampah dan memiliki TPA yang sudah over-capacity. Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 K/L antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan Kementerian Investasi.
Sementara menyangkut isu perdagangan karbon, saat ini Kemenko Marves bersama KLHK sedang mengkoordinasikan penyelesaian payung hukum kebijakan tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri. Langkah ini penting agar segera diadakan Rapat Komite Pengarah untuk Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, serta agar peraturan dimaksud dapat diselesaikan sebelum COP 28 UAE pada 30 November 2023.
"Oleh karenanya, sangat diharapkan dukungan yang kuat dari K/L terkait terutama KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara terkait penyelesaian pengaturan dan payung hukum kebijakan perdagangan karbon luar negeri," ungkap Erick.
Selain itu, Erick juga meminta kepada Menteri PUPR dan Menteri ATR/BPN agar bisa melakukan percepatan pengadaan tanah/lahan. Ia juga meminta kepada Menteri LHK agar melakukan percepatan persetujuan PPKH, LMAN dan Satgas Dampak Sosial untuk menunaikan Uang Ganti Rugi, serta Tim Terpadu untuk Eksekusi Lahan.
Langkah cepat dan tepat juga diharapkan dalam penyelesaian Bendungan Margatiga, termasuk menjamin pemeliharaan Bendungan yang telah selesai 100% tersebut. Selanjutnya ia juga berharap, Kementerian BUMN nanti dapat mendukung Fasilitasi Kegiatan persiapan dan pelaksanaan peresmian oleh Bapak Presiden RI. Dijadwalkan akhir tahun ini, atau paling lambat sebelum pemilu Februari 2024.
Selain itu, ia juga menyoroti 37 PSN Sektor Transportasi yang saat ini capaiannya 73% dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2024. Beberapa proyek strategis nasional yang perlu mendapat perhatian yaitu Bandara dan Pelabuhan yang sudah diselesaikan agar diperhatikan jalan akses serta fasilitas pendukung, serta beberapa proyek PSN yang masih terkendala dengan penyelesaian lahan dan Amdal agar segera diselesaikan sebelum tahun 2024.
Selain itu, beberapa proyek yang baru dimulai seperti New Palembang Port dan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila agar ditetapkan target yang akan dicapai sampai dengan Tahun 2024. "Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian KLHK dan Kementerian BUMN dalam penyelesaian issue issue dalam Proyek Strategis Nasional," imbuhnya.
Lebih lanjut Erick menambahkan, pencapaian Janji Presiden 2020 s.d 2024 tercatat dari 11 janji, 7 janji telah selesai, dan 2 janji masih dalam proses pelaksanaan. Janji tersebut antara lain pembangunan bandara baru Sukabumi, dan berikutnya konektivitas dengan wilayah perbatasan Timor Leste.
Terakhir, Erick juga menegaskan dan menitipkan pesan kepada masing-masing K/L agar dapat menyampaikan perkembangan terkait Percepatan Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng, serta Peningkatan Produksi Rumput Laut dan Garam, Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG dan Proyek Tangguh LNG Train 3, Program Perhutanan Sosial, Pembangunan dan Pengembangan MRT, LRT, Bandar Udara, Pelabuhan, dan Kereta Api, Percepatan Pengembangan Lima DPSP, Pembangunan Bendungan dan Jalan Tol, serta Percepatan Penyelesaian Program Online Single Submission (OSS).
(shc/kil)
