.webp)
Komika Soleh Solihun, membeberkan persoalan yang sempat dialaminya dengan petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait penghasilan atau monetisasi iklan (adsense) dari YouTube. Ia menjelaskan permasalahan terkait hal itu sudah selesai.
Dalam acara "TaxLive Eps 110 Ditjen Pajak" yang disiarkan oleh akun resmi Direktorat Jenderal Pajak di Instagram, Soleh awalnya mengatakan sempat menerima surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DKK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Surat SP2DKK itu diterima Soleh dari KPP Cilandak yang dikirim ke tim manajemennya. Isinya, mempertanyakan penghasilan dari monetisasi iklan (adsense) YouTube. Karena sedang lelah bekerja, ia mengaku merespons persoalan tersebut dengan bersikap reaktif. Apalagi, Soleh menjelaskan sudah pernah menjelaskan mengenai hal tersebut sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berkali-kali ngomong dan saya capek menerangkan. Tambah kesel. Suruh tonton aja, makanya saya nge-tweet kalau tidak percaya periksa aja. Dilihat aja YouTube saya ada iklannya atau tidak," beber Soleh di akun @ditjenpajakri dikutip Jumat (3/11/2023).
Pada Minggu (15/10/2023), Soleh melontarkan kekesalan tersebut di akun Twitter atau X miliknya. Meski tidak menyinggung akun KKP Cilandak maupun DJP, Soleh menjelaskan cuitan itu viral dan membuat petinggi Kementerian Keuangan turun tangan, salah satunya Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo.
"Makanya saya sebel dan tweet itu. Saya tidak mention Dirjen Pajak tapi rame lho. Akhirnya sampai ke mas Jubir Menteri. Saya juga ditelepon KPP Cilandak," ungkapnya.
"Terus sebelumnya saya kirim backend-nya YouTube Creator bahwa memang saya tidak ada duit. Cuma pernah dua kali dapat duit itu juga udah lama banget. Cuma 6 juta totalnya, setelah itu di-suspend sampai sekarang," sambungnya.
Setelah dijelaskan DJP, Soleh kemudian mengerti dan segera mengirimkan surat tanggapan beserta bukti atas SP2DK yang dikirimkan KPP Cilandak. Menurutnya, persoalan itu sangat mudah diselesaikan.
Diduga Petugas Pajak Berganti
Namun, ia menduga klarifikasi berulang dilakukan karena Account Representative (AR) atau petugas pajak yang pernah meminta keterangannya diganti. AR yang baru pun sepertinya tidak terinformasi mengenai keterangan yang pernah ia sampaikan bahwa akun YouTube miliknya tidak termonetisasi.
"Ternyata kalau ditelusuri ini, kan ,sudah pernah diurus oleh AR sebelumnya, tapi karena ganti AR, AR yang baru tidak terinformasi atau AR sebelumnya memang pernah nanyain. Saya cuma kirim screenshot ke orang sebelumnya dan aman. AR sebelumnya sudah meng-clear-kan, tapi AR yang sekarang mungkin cuma lisan (diberitahunya) jadi tidak terdokumentasi. Jadi AR yang baru tidak tahu pernah diperiksa soal YouTube," jelasnya.
Soleh sempat bercanda bahwa ia sempat merasa takut dengan DJP. Namun setelah persoalan itu selesai, Soleh mengaku persepsinya terhadap DJP berubah. Menurutnya, para petugas DJP sebenarnya tidak menakutkan.
"Anda ini (kesannya) soalnya menakutkan, ternyata orang-orang nggak, institusinya yang menakutkan. Orang-orangnya, mah, nggak marah. Jadi lega, lega banget, lah," katanya.
Dalam video tersebut, Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Rian Ramdani menjelaskan bahwa SP2DK yang diterbitkan oleh DJP untuk mengawasi kepatuhan pajak. Apabila SPT diisi dengan lengkap dan benar, ia menjelaskan masyarakat atau wajib pajak tidak perlu khawatir mengenai SP2DK.
"Benar perhitungan dan penerapan ketentuannya. Kalau bicara lengkap, harus memuat semua unsur objek yang disampaikan. Misal rumah, harus jelas sumbernya dari mana," pungkas Rian.
(ara/ara)
