.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan bisa mengalami penurunan jika tidak ada paket kebijakan sebagai pendukung. Penurunan terjadi karena dampak tantangan global mulai dari masalah perang hingga iklim atau El Nino.
"Paket kebijakan ini tentunya akan memberikannya dampak dorongan kepada perekonomian kita. Kalau kuartal IV baseline-nya 5,06% outlook proyeksi kita, dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa melemah ke 4,81%," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin.
Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan perekonomian kuartal IV-2023 tetap terjaga di angka 5,01%. Kemudian perekonomian sepanjang tahun 2023 diprediksi tumbuh 5,04%.
"Dengan adanya paket ini yang bisa berjalan kuartal III menambah 0,2% sehingga kuartal IV pertumbuhan perekonomian tetap dijaga 5,01%. Full year 2023, kita berharap perekonomian kita tetap akan terjaga 5,04%," jelasnya.
"Kalau tidak kuartal III 4,94% ini, kemudian tidak diberikan dukungan bisa saja pertumbuhan bisa turn 4,99%," tambahnya.
Sri Mulyani juga menyebut, perekonomian pada 2024 diprediksi akan tetap terjaga menguat di angka 5,25% karena didukung sejumlah insentif yang berlanjut sampai tahun depan.
"Kemudian 2024, dengan adanya policy ini baik PPN (pajak penambahan nilai) DTP (Ditanggung Pemerintah) diberikan sampai akhir tahun meskipun ada tapering penurunan ke 50%, kita berharap menambah dukungan terhadap ekonomi 0,16% pertumbuhan full year tetap terjaga di atas 5,24%," terangnya.
Paket Kebijakan Akhir Tahun hingga 2024
Bantuan Pangan Beras dan BLT El Nino
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang bantuan pangan beras hingga Juni 2024. Untuk tahun ini diperpanjang sampai Desember 2023. Bantuan pangan beras akan berlanjut lagi sampai Juni 2024.
Bantuan pangan beras ini diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang per bulannya akan menerima 10 kilogram (kg) beras.
Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan beras ini sebanyak Rp 18,6 triliun. Angka itu terdiri dari bantuan pangan awal tahun sebanyak Rp 8 triliun, untuk September-November Rp 8 triliun, dan Desember Rp 2,7 triliun.
Kemudian, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (blt) kepada 18,8 juta KPM. BLT yang diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan mulai November dan Desember 2023.
Insetif Sektor Perumahan
Sri Mulyani mengungkap mulai bulan depan November 2023 sampai Juni 2024, pemerintah akan menggratiskan pajak atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah harga Rp 5 miliar, di mana PPN yang digratiskan sebesar Rp 2 miliar.
"PPN ditanggung pemerintah 100% mulai November, Desember (2023) Januari-Juni 2024. Ditanggung pemerintah 100% November-Juni 2024. Juli-Desember 50%," jelasnya.
Pemerintah juga memberikan insentif untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dihapuskan biaya administrasi. Jadi biaya administrasi sebesar Rp 4 juta akan ditanggung pemerintah selama 14 bulan.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga memutuskan untuk harga rumah subsidi di bawah Rp 350 juta akan mendapatkan fasilitas gratis PPN dan biaya administrasi yang ditanggung pemerintah (DTP).
Kemudian, pemerintah juga memberikan bantuan untuk program membangun rumah oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini untuk merenovasi rumah masyarakat miskin atau bedah rumah dengan biaya Rp 20 juta per rumah.
(ada/kil)
